Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pembekalan Kepala Daerah

Nasib Kepala Daerah dari PDIP Tunggu Petunjuk Megawati Untuk Ikut Pembekalan di Magelang, Tak Jelas

Megawati Soekarnoputri yang meminta para kepala daerah yang diusung agar menunda retret dari pemerintahan Prabowo Subianto.

Editor: Alpen Martinus
KOMPAS.com/Egadia Birru
PEMBEKALAN: Kepala daerah mengenakan seragam Komcad, Jumat (21/2/2025). Kepala daerah dari PDIP galau tunggu petunjuk dari Megawati 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Keputusan dadakan yang dibuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuat kepala daerah dari PDIP ketar ketir.

Keputusan tersebut membuat kepala daerah dari PDIP bimbang memilih.

Namun ada juga yang memilih melanggar instruksi tersebut.

Baca juga: Retret Kepala Daerah di Akademi Militer: Diikuti 450 Peserta, 47 "Menghilang" hingga 2 Orang Opname

Ada yang memilih untuk tidak ikut sembari menunggu arahan berikutnya.

Padahal memang kegiatan ini adalah agenda negara.

Kepala daerah dari PDIP dibuat galau dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta para kepala daerah yang diusung agar menunda retret dari pemerintahan Prabowo Subianto.

Akibat larangan yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan puluhan kepala daerah dari PDIP terkatung-katung di di Magelang, Jawa Tengah tidak jelas nasibnya.

Mereka bersiaga menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait partisipasi mereka dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa para kepala daerah PDIP sudah bersiap di Magelang agar dapat segera bergabung dengan rekan-rekan mereka jika Megawati memberikan arahan untuk ikut retret.

"Kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan," ujar Masinton, seperti dilansir Kompas Tv  pada Minggu, 23 Februari 2025.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Herry Heryawan juga telah menemui para kepala daerah PDIP.

Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung menyampaikan izin kolektif kepada Kemendagri mengenai kondisi kepala daerah dari PDIP.

Masinton menyatakan bahwa Kemendagri sangat memahami situasi politik PDIP yang tidak terkait langsung dengan pemerintah.

"Pak Herimen ketika bertemu dengan Mas Pram tadi menyampaikan bahwa kita izin kolektif sambil tetap standby untuk bergabung," tambah Masinton.

Masinton juga mengungkapkan bahwa sebelum pelantikan kepala daerah, Megawati telah memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan oleh kader PDIP di pemerintahan.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved