Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Kabinet Merah Putih

Sosok Yusril Ihza Mahendra, Ditunjuk Prabowo Jadi Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sosok Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto jadi Menteri Kooordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan.

Kompas.com
Sosok Yusril Ihza Mahendra, Ditunjuk Prabowo Jadi Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan 

Prabowo menunjuk Budi Gunawan, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), sebagai Menteri Koordinator (Menko) untuk bidang Politik dan Keamanan.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menko untuk Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan.

"Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan," kata Prabowo di Istana Negara.

"Profesor Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra telah mengungkapkan kemungkinan pemisahan Kemenko Polhukam.

Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa Prabowo Subianto berencana memecah kementerian tersebut menjadi dua instansi terpisah.

Hal ini diungkapkan Yusril setelah pertemuannya dengan Prabowo, di mana ia diminta untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah menjadi dua.

Ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM,” ujar Yusril kepada wartawan pada Senin (14/10/2024).

Yusril menjelaskan, pemisahan kementerian ini telah menjadi bahan diskusi yang mendalam antara pihak Prabowo.

Dengan adanya pemisahan ini, diharapkan Kemenko Hukum dan HAM dapat lebih fokus pada pengembangan dan penegakan hukum, terpisah dari urusan politik dan keamanan.

Kemenko Hukum dan HAM juga akan mengkoordinasikan beberapa kementerian dan lembaga terkait, termasuk yang berhubungan dengan keimigrasian dan lembaga pemasyarakatan.

“Tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM.

Tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah,” kata Yusril.

“Imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar.

Itu dibuat koordinasi oleh Kementerian Koordinator Hukum dan HAM,” ujarnya.

(Kompas.com)

Baca Berita Tribun Manado di Google News

WA TribunManado.co.id : KLIK

Tayang di Kompas.com dan Kompas.com

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved