Sosok Yusril Ihza Mahendra, Ditunjuk Prabowo Jadi Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sosok Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto jadi Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Yusril Ihza Mahendra masuk Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui Yusril Ihza Mahendra merupakan Pakar Hukum Tata Negara.

Yusril Ihza Mahendra memiliki rekam jejak karier politik yang mentereng.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menteri Kooordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan dalam pada kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Profesor Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan" ujar Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Minggu (20/10/2024).

Kementerian koordinator yang dipimpin Yusril ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yusril merupakan pria asli Belitung Timur yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Karier politiknya mumpuni, pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, dan Menteri Kehakiman.

Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga pernah didapuk menjadi kuasa hukum untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat sengketa Pilpres 2024.

Dalam karier internasionalnya, Yusril beberapa kali mewakili pemerintah dalam perundingan di tingkat internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Kemenko Polhukam Dibagi 2 di Era Prabowo, Dipimpin Budi Gunawan dan Yusril Ihza Mahendra

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membagi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjadi dua kementerian dalam kabinet Merah Putih.

Pengumuman tersebut disampaikan pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pembagian ini, Kemenko Polhukam akan terpisah menjadi Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan.