Rabu, 13 Mei 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pilkada Jakarta 2024

Janji Pramono Anung Hidupkan Kembali Program Ahok yang Ditiadakan Anies di Jakarta

Janji Pramono Anung Hidupkan Kembali Program Ahok yang Ditiadakan Anies di Jakarta. Posko Pengaduan Warga Jakarta kepada Pemerintah.

Tayang:
Editor: Frandi Piring
Tribunnews/JEPRIMA
Janji Pramono Anung Hidupkan Kembali Program Ahok yang Ditiadakan Anies di Jakarta. Posko Pengaduan Warga Jakarta kepada Pemerintah. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari PDIP, Pramono Anung-Rano Karno, berencana "menghidupkan" kembali program gubernur dan wagub terdahulu.

Pramono-Rano berjanji akan kembali menerapkan kebijakan era gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jika memenangi Pilkada 2024.

Nantinya, warga Jakarta bisa menyampaikan keluh kesah langsung ke gubernur dan wakil gubernur di balai kota. 

Ide ini digagas karena banyak warga yang menginginkan agar kebijakan era Ahok itu dihidupkan kembali. 

“Ada pertanyaan mendasar tadi, ‘Dulu yang Ahok bagus Pak, balai kota dihidupkan’. 

Pasti dihidupkan lagi,” kata Pramono di Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2024).

Pramono menjelaskan, gubernur dan wakil gubernur bisa mengetahui langsung persoalan rakyat dengan adanya posko pengaduan itu.

Aduan daring

Selain itu, Pramono juga akan memanfaatkan teknologi untuk membuka posko aduan daring.

"Tetapi zaman kan semakin modern, sehingga harus dilakukan dua cara satu warga yang datang ke balai kota diterima dan orang kalau bisa langsung kepada gubernur atau wakil gubernur. Lalu kedua, ada ruang yang dilakukan secara digital," ucap Pramono.

Dengan posko aduan daring, warga Jakarta yang rumahnya jauh dari balai kota tetap bisa menyampaikan aspirasinya kepada gubernur dan wakil gubernur.

Pramono berjanji akan memantau aduan-aduan warga yang disampaikan secara daring.

Di sisi lain, Pramono juga akan memilih petugas penampung aduan yang kerjanya betul-betul pakai hati dan bertanggung jawab penuh.

"Problemnya adalah orang yang menjadi penanggung jawab di tempat pengaduan di sistem digital itu biasanya kerjanya setengah hati. Supaya tidak setengah hati, dia harus bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan wakil gubernur," ucap Pramono.

Sekretaris Kabinet itu juga berjanji terus mengawasi kinerja para petugas yang menampung aduan warga secara daring.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/4
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved