DPRD Bitung dan Eksekutif RDP Bahas Tuntutan Demo ASN, Sekda Dianggap Tak Mampu Jawab

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Bitung Sulut, Billy Glen Lomban (BGL) desak Wali Kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar, Kamis (20/6/2024).

Bahkan, BGL menyepelekan pendapat, jawaban dan argumen yang disampaikan oleh Sekda Bitung Rudy Theno.

Desakkan itu disampaikan putra mantan Wali Kota Bitung Maximilian Jonas Lomban (MJL) yang digadang berpeluang jadi Calon Wali Kota Bitung dari Nasdem, dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Baca juga: Daftar Lengkap Nama Anggota DPRD Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara yang Resmi Disahkan KPU

RDP dilaksanakan DPRD Bitung dan pihak eksekustif, terkait tindak lanjut hasil penyampaian aspirasi sebagai upaya

memperjuangan kesejahteraan terkait dengan Hak - Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bitung.

Dengan suara lantang BGL sampaikan, tidak setuju dengan pelaksanaan rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Erwin Wurangian dan Ketua Komisi III Ramlan Ifran menghadirkan Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudy Theno.

Terkait dengan kenapa ia tidak setuju dengan rapat RDP, BGL merendah apalah arti dirinya sendiri yang tidak bisa membatalkan atau merubah rapat dengar pendapat tidak bisa.

Ia mencermati undangan yang disampaikan, pihak sekretariat DPRD Bitung mengundang kepada Wali Kota Bitung untuk hadir.

Menurutnya Wali Kota harus hadir memenuhi undangan, karena perbincangan tadi mengambang, baik dari DPRD dan ASN yang berdemo.

"Pak sekda tidak mampu menjawab. Kalaupun mampu jawab bukan kapasitasnya menjawab, makanya kenapa tidak setuju rapat ini," kata Billy Glen Lomban, Kamis (20/6/2024).

Lanjutnya, pada pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Bitung Rabu kemarin harusnya Wali Kota Bitung hadir, karena sudah penentuan tapi diwakili Sekda.

Hingga memunculkan pertanyaan, kenapa tidak di wakili oleh Wakil Wali Kota dan penjelasan Sekda Wakil Wali Kota ada tugas di jam yang sama.

Saat ia cek, Wakil Wali Kota berada di rumah.

Sekali lagi ia menekan tidak setuju dengan RPD tersebut, karena harus hadirkan Wali Kota dan Wakil  Wali Kota lalu menanyakan kepada mereka terkait masalah hal ASN sehingga pucuku pimpinan bisa terjawab.

"Kami yakin Wali Kota mampu jawab kapan hak ASN bisa terbayar," tegasnya.