Menteri PUPR Sepakat Tapera Ditunda hingga 2027, Basuki Hadimuljono Menyesal Bikin Rakyat Marah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap penarikan iuran Tapera ditunda.

Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (6/6/2024) mengatakan, ia berharap Tapera ditunda.

Hal itu disampaikan Basuki menyusul gelombang penolakan pascaterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Kelompok buruh menilai, kewajiban iuran yang diambil dari 3 persen gaji memberatkan, termasuk bagi pekerja yang sudah memiliki rumah, namun masih diharuskan mengikuti Tapera.

Baca juga: Sepakat dengan Menteri Keuangan Soal Tapera, Menteri PUPR: Harus Liat Kesiapan Masyarakat

Program dari pemerintah yakni Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diusulkan agar ditunda sampai 2027.

Hal tersebut telah disepakati oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Adapun sistem Tapera itu menggunakan kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tapera, hingga menimbulkan pro kontra bahkan kemarahan rakyat.

Kemarahan rakyat itulah yang membuat Basuki menyesali program Tapera ini.

"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," katanya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Menurut Basuki, apabila ada usulan penundaan dari DPR dan MPR, Basuki dan Sri Mulyani akan menyepakati hal tersebut.

"Jadi kalau misalnya ada usulan (penudaan), apalagi DPR misalnya, Ketua MPR (minta) untuk diundur, menurut saya dan saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) juga kita akan ikut (sepakat menunda)" ujar Basuki.

Basuki sendiri berpendapat, program Tapera ini tidak perlu tergesa-gesa penerapannya.

Terlebih lagi, jika belum siap dijalankan.

Menteri PUPR itu menyebutkan, pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera itu sejak 2016 silam.

Kemudian, ia dan Sri Mulyani melakukan pengecekan kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur sampai 2027.