Strategi Pro Poor Growth, Mulai dari Selatan

Oleh:

Putu Purba Padma Pratiwi, SST, M.Ec.Dev
Fungsional Statistisi pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara

Manado - Berbicara mengenai kemiskinan memang tidak pernah ada habisnya. Topik kemiskinan selalu diangkat pada hampir di setiap tujuan pembangunan.

Bahkan, tujuan pertama Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB adalah "no poverty" yang berarti menghapuskan psegala bentuk kemiskinan.

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks yang selalu ditemui di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali Sulawesi Utara.

Pada periode Maret 2023, Sulawesi Utara menjadi satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara merilis persentase penduduk miskin Maret 2023 sebesar 7,38 persen.

Angka ini meningkat 0,04 persen poin terhadap September 2022 dan meningkat 0,10 persen poin terhadap Maret 2022.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 189 ribu orang, meningkat 1,7 ribu orang terhadap September 2022 dan meningkat 3,86 ribu orang terhadap Maret 2022.

Sejak 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebanyak empat kali yaitu pada Maret 2020, September 2020, September 2022 dan Maret 2023.

Organisation for Economic co-Operation and Development (OECD) dalam sebuah laporannya pada tahun 2006 memberikan tiga kesimpulan (three policy message), dimana salah satunya menyatakan “Rapid and sustained poverty reduction reguires pro poor growth".

Pro poor growth merupakan sebuah kondisi kemajuan ekonomi yang memihak penduduk miskin yang mampu memberikan perbaikan pendapatan bagi penduduk miskin sehingga bisa keluar dari masalah kemiskinan.

Berbeda dengan economic growth, yang pada umumnya belum tentu berorientasi pada perbaikan pendapatan bagi penduduk miskin.

Bagaimana kondisi perekonomian di Sulawesi Utara?

Perekonomian Sulawesi Utara mengalami perkembangan yang cukup baik pasca pandemi Covid 19. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara selama tiga tahun terakhir sebesar 5,02 persen.

BPS menyebutkan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2023 tumbuh sebesar 5,48 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,42 persen.

Sayangnya, capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak selalu identik dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, justru dibarengi dengan peningkatan persentase penduduk miskin. Hal ini menunjukkan kemajuan ekonomi Sulawesi Utara belum pro-poor secara optimal.

Indikasi ini diperkuat dengan fakta bahwa nilai gini ratio Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebesar 0,370 mengalami peningkatan dari periode sebelumnya.

Artinya, ketimpangan pendapatan penduduk di Sulawesi Utara makin melebar. Melihat kondisi tersebut tentu diperlukan strategi Optimalisasi pro-poor growth.

Strategi apakah yang harus dilakukan?

Dikutip dari materi Poverty, Ineguality, and Growth: Debates, Theories, and Evidence (2013) oleh Martin Ravallion, beberapa strategi pro poor growth yaitu mengoptimalkan pembangunan desa dan mempromosikan pertanian.

Optimalisasi Pembangunan Desa melalui Pembangunan Infrastruktur

Sumber kenaikan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 disumbang oleh wilayah perdesaan.

Berbeda dengan angka perkotaan yang menurun, persentase penduduk miskin perdesaan justru naik menjadi 10,38 persen pada Maret 2023 dari 10,16 persen pada September 2022.

Terlebih lagi, tiga kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Sulawesi Utara pada Maret 2023 yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (12,04 persen), Kabupaten Minahasa Tenggara (11,84 persen) dan Kabupaten Kepulauan Sangihe (11,01 persen).

Ketiga kabupaten ini sebagian besar merupakan daerah perdesaan. Oleh sebab itu, fokus pembangunan pada wilayah perdesaan menjadi salah satu langkah bijak pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Sulawesi Utara.

Adanya ketimpangan ketersediaan infrastruktur di Sulawesi Utara cukup besar. Secara umum, proporsi jalan di Sulawesi Utara dengan kondisi rusak dan rusak berat sebesar 23,74 persen.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi daerah dengan proporsi jalan rusak dan rusak berat terbanyak di Sulawesi Utara.

Dari sisi perumahan, data Susenas Maret 2023 menunjukkan ada sekitar 14,09 persen rumah tangga di Sulawesi Utara yang tidak memiliki sanitasi layak, 17,65 persen penduduk tidak mendapatkan akses sumber air minum bersih.

Terdapat 17,06 persen penduduk memiliki keterbatasan akses jasa komunikasi dan 0,61 persen rumah tangga tidak memiliki akses terhadap energi. Sejumlah kondisi ini sebagian besar ditemui di wilayah perdesaan.

Lagi-lagi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masuk ke dalam wilayah dengan akses terendah terhadap sejumlah infrastruktur tersebut.

Adanya keterbatasan inilah yang menyebabkan kemajuan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara belum pro poor secara optimal.

Mengapa infrastruktur begitu penting dalam memberantas kemiskinan?

Ketersediaan infrastruktur menjadi komponen penting dalam menunjang keberlangsungan hidup penduduk, khususnya penduduk miskin.

Dengan tersedianya akses jalan, energi, dan komunikasi yang baik akan menunjang aktivitas ekonomi dan mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik.

Perbaikan ekonomi ini akan berdampak pada menyempitnya ketimpangan pendapatan di Sulawesi Utara.

Pemerataan infrastruktur di wilayah perdesaan menjadi salah satu upaya agar penduduk miskin mendapatkan akses yang mudah dan dekat dengan kemajuan ekonomi. Pengembangan Sektor Pertanian

Sejauh ini, kedudukan sektor pertanian di Sulawesi Utara masih cukup kuat. Sektor pertanian mengambil porsi paling besar dari ekonomi Sulawesi Utara sebesar 20,45 persen pada tahun 2023.

Dari sisi tenaga kerja, hasil Sakernas Agustus 2023 menyebutkan penduduk Sulawesi Utara didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 22,82 persen.

Kabupaten dengan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian yaitu Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow dan Kepulauan Talaud.

Pentingnya sektor pertanian dalam optimalisasi pro poor growth karena sektor ini merupakan tumpuan sebagian besar penduduk miskin.

Tidak membutuhkan keterampilan khusus dan pendidikan yang tinggi membuat banyak penduduk miskin yang bergantung pada sektor pertanian.

Namun, sektor ini belum mampu memberikan Income yang tinggi untuk mereka.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin ialah dengan mengembangkan sektor pertanian melalui peningkatan permintaan dan harga jual komoditas pertanian.

Selain itu, distribusi bibit dan pupuk perlu pemantauan sebagai intervensi khusus guna keberlangsungan produksi petani.

Berdasarkan uraian penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi yang baik dengan peningkatan pendapatan perkapita tidak selalu menjadi solusi pengentasan kemiskinan, apabila tidak berpihak dan bermanfaat bagi penduduk miskin.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berfokus pada penduduk miskin melalui strategi pro poor growth perlu untuk dioptimalkan.

Mendorong pembangunan infrastruktur, terutama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan kondisi yang cukup krusial menjadi langkah nyata yang sepatutnya segera direalisasikan.

Selain itu, kemiskinan yang identik dengan petani mengharuskan pemerintah dapat membuat kebijakan yang pro petani seperti memenuhi kebutuhan produksi dan mendorong permintaan dan harga jual komoditas pertanian.

Dengan tersedia dan terjangkaunya barang dan jasa kebutuhan petani, ditunjang dengan pembangunan infrastruktur di bidang pertanian, serta semakin mudahnya akses pemasaran bagi produk produk pertanian, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengurangi kemiskinan di Sulawesi Utara.(*)