Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Nasional

Makan Siang Gratis Dibahas di Rapat Paripurna, Airlangga Sebut Mulai 2025, Ada Penerima Prioritas

Sidang Kabinet membahas soal program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Capres Prabowo Subianto.

KOMPAS.com/Dian Erika
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada sidang kabinet paripurna persiapan ramadhan 2024 dan rencana kerja pemerintah di Istana Negara pada Senin (26/2/2024). 

Lebih lanjut, ia menyatakan, program itu sudah diperhitungkan dalam penyusunan estimasi defisit anggaran sekitar 2,45 persen-2,8 persen tahun depan.

"Kita lihat terkait defisit anggaran yang mencapai 2,4-2,8, itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," jelas dia.

Mahfud Anggap Tak Tepat jika Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai tidak tepat apabila anggaran untuk program makan siang gratis dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sebab, RAPBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, sedangkan makan siang gratis adalah program yang ditawarkan oleh pemerintahan baru apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

"APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan (siang) gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurut Mahfud, program pemerintahan baru semestinya dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025 pada Juni 2025 mendatang.

Akan tetapi, ia menilai hal ini bukan hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan.

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini pun tidak menjawab ketika ditanya apakah langkah pemerintah tersebut melanggar aturan atau tidak.

"Enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar Mahfud.

Ia juga tidak mempersoalkan pemerintahan Jokowi sudah membahas program tersebut meski Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya, mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga," kata Mahfud.

"Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain, ya itu saja kalau saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved