Akhirnya Terungkap Penyebab Utama Demo di Indonesia, Dibeber Purbaya Sadewa Bikin Prabowo Resah

Ringkasan Berita:1.Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan perhatian lebih terhadap peristiwa demo besar yang sempat terjadi.

 

2.Menkeu Purbaya yang memiliki pengetahuan soal ekonomi lantas memaparkan pada Prabowo tentang penyebab demo bisa terjadi.

 

3.Mendengar paparan dari Menkeu Purbaya, Prabowo merasa rasa kecurigaannya selama ini ternyata benar.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Beberapa bulan lalu, Indonesia sempat diguncang aksi demo besar-besaran dari warga.

Demo terjadi di beberapa wilayah dengan bermacam tuntutan.

Bahkan sempat terjadi beberapa aksi penjarahan, hingga ke rumah anggot DPR RI.

Baca juga: Solusi Menkeu Purbaya Sadewa untuk Pedagang Pakaian Bekas, Kerap Dikritik Via Medsos

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi membongkar beberapa penyebabnya.

Namun paling utama adalah masalah ekonomi.

Purbaya Yudhi Sadewa adalah seorang Ekonom dan Insinyur Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 8 September 2025 di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari 2020–2025.

Fakta itu diungkap Menkeu Purbaya dalam wawancaranya bersama CNN Indonesia yang videonya tayang di TikTok @cnnindonesia pada Senin (3/11/2025).

Menkeu Purbaya hadir sebagai bintang tamu di Economic Spesial Hari Keuangan with Desi Anwar dan membicarakan sejumlah topik terkait kebijakan serta pandangannya sebagai Menkeu.

Dalam sebuah kesempatan, Menkeu Purbaya juga membongkar temuan terkait dengan demo besar yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada Agustus lalu.

Di awal keterangannya, Menkeu Purbaya sempat ragu apakah informasi yang ingin ia sampaikan itu boleh dibuka atau tidak.

"Saya nggak tahu boleh buka ini apa nggak," ucapnya.

Namun sang menteri ternyata tetap melanjutkan pernyataannya.

Temuan Prabowo
 
Menkeu Purbaya bercerita jika saat demo besar itu terjadi, Presiden Prabowo merasa resah.

Menurutnya demo tersebut adalah 'the last warning call' alias peringatan terakhir untuk pemerintah soal kondisi gawat di dalam negara.