Mata Lokal Memilih
Cara Petugas Badan Adhoc Pemilu 2024 Bagi Waktu Antara Pekerjaan dan Kesibukan Jelang Pemilihan
Menurutnya, bukan hal yang susah membagi waktu antara pekerjaannya sebagai freelancer dan petugas Badan Adhoc Pemilu 2024.
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - H-1 pemungutan suara Pemilu 2024, petugas Badan Adhoc sibuk mempersiapkan banyak hal.
Karena kesibukan di tempat pemungutan suara (TPS), petugas Badan Adhoc Pemilu 2024 yang memiliki pekerjaan lain terpaksa meninggalkan untuk sementara waktu.
Misalnya saja Fajar Tampi yang menjadi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 16 Kelurahan Sindulang Satu.
Baca juga: Selain Politik Uang, Polda Sulut Lakukan Patroli Siber Tangkal Hoax Pemilu 2024
Fajar merupakan seorang freelance di bidang event organizer (EO) dan pelatih marching band di sekolah.
Menurutnya, bukan hal yang susah membagi waktu antara pekerjaannya sebagai freelancer dan petugas Badan Adhoc Pemilu 2024.
"Tidak terlalu sulit (membagi waktu) karena pekerjaannya freelance dan berkelompok," jelas Fajar ketika dihubungi, Selasa (13/2/2024).
Bekerja dalam tim menurutnya lebih mudah karena bisa berbagi tugas.
"Misalnya pas hari h (pencoblosan) ya saya tidak ambil event karena lebih fokus untuk KPPS dulu," tambah Fajar.
Hal yang sama juga dilakukan untuk mengajar marching band maupun menjadi KPPS.
Ia akan memilih pekerjaan yang paling penting dikerjakan lebih dulu.
"Jadi kalau harus melatih marching band, saya izin tidak ikut pertemuan KPPS. Tapi kadang kalau KPPS bisa diwakilkan, saya izin melatih. Tinggal pilih mana yang paling urgent," tuturnya.
Sebelumnya, Dias Asthisa (27) yang menjadi Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Dewa Purworejo, Bolaang Mongondow Timur, juga harus membagi waktunya sebagai Dosen dan Ketua Prodi Ilmu Perikanan di Universitas Dumoga Kotamobagu.
"Sangat menjadi tantangan tersendiri, tapi dengan manajemen waktu yang baik dan pembagian tugas yang efisien tentu dapat dijalankan secara bersamaan," tuturnya ketika dihubungi Tribunmanado.co.id, Senin (12/2/2024).
Meski kedua tanggung jawab yang diemban sama-sama penting, Dias tetap menerapkan prioritas.
Misalnya saja jika memungkinkan, Dias akan mendelegasikan anggotanya untuk ikut pertemuan atau bimtek dari KPU.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.