Gagasan Menhan Prabowo Dinilai Aneh dan Buruk Saat Blunder Usulkan Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia

Dengan demikian, apa yang disampaikan Prabowo dalam forum ini dinilai bukan sebagai penentu kebijakan.

"Karena menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, penentu kebijakan luar negeri adalah Menlu," tegas dia.

Oleh karena itu, Hikmahanto menegaskan, pernyataan Prabowo sudah tepat karena telah menggambarkan posisi Indonesia dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia.

"Menhan sudah tepat menggambarkan posisi Indonesia yang tidak mau membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak karena mencerminkan polurgi bebas aktif Indonesia," terang dia.

Aneh dan buruk

Proposal perdamaian yang disodorkan Prabowo juga disebut sebagai gagasan buruk.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menyoroti salah satu bentuk penyelesaian perang yang ditawarkan Prabowo melalui jalan referendum.

Menurut dia, solusi tersebut merupakan gagasan buruk. Sebab, perang meletus karena invasi Rusia ke Ukraina.

"Ini adalah bentuk invasi satu negara ke negara lain, bukan konflik internal," tegas Araf dalam siaran pers, Rabu.

Selain buruk, gagasan referendum tersebut juga dinilai aneh. Hal ini mengingat Ukraina merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat sehingga gagasan referendum sebagai tawaran yang keliru.

Araf mengatakan, konsep ini tidak sejalan dengan konstitusi yang menegaskan pentingnya Indonesia menghormati kedaulatan negara lain.

Dengan demikian, usulan referendum oleh Prabowo bertentangan dengan konstitusi.

"Dalam kebijakan luar negari yang sesuai konstitusi maka kebijakan luar negeri kita harus menghormati kedaulatan negara lain dan perdamaian dunia," tegas Araf.

Ia menambahkan, konsep referendum yang diusulkan Prabowo tidak mencerminkan penghormatan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, proposal tersebut juga disebut memperlihatkan minimnya wawasan internasional dari Prabowo.

"Proposal Pemerintah RI yang disampaikan oleh Menhan Prabowo terkait agresi Rusia atas Ukraina mencerminkan rendahnya wawasan internasional dan hukum internasional Pemerintah RI, khususnya Menteri Pertahanan," terang dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.