Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Nasional

Gagasan Menhan Prabowo Dinilai Aneh dan Buruk Saat Blunder Usulkan Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah meminta penjelasan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tentang proposal perdamaian Ukraina-Rusia.

Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah meminta penjelasan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tentang proposal perdamaian Ukraina-Rusia. 

Ditolak Ukraina

Tawaran perdamaian yang diajukan Prabowo langsung ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Menhan Ukraina Oleksii Reznikov menyebut proposal perdamaian tersebut aneh.

Sebab, solusi yang ditawarkan Prabowo justru seperti rencana Rusia, bukan Indonesia.

Oleh karena itu, Reznikov menegaskan, Ukraina tidak membutuhkan mediator yang datang dengan gagasan yang aneh.

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.

Menhan Prabowo Subianto pastikan Indonesia siap kirimkan Pasukan Perdamaian ke Ukraina di Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6/2023)
Menhan Prabowo Subianto pastikan Indonesia siap kirimkan Pasukan Perdamaian ke Ukraina di Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6/2023) (Tim Media Prabowo Subianto)

Kurang tepat

Gagasan Prabowo terkait zona demiliterisasi guna mengakhiri perang Ukraina dan Rusia dinilai kurang tepat.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut gagasan tersebut seolah terdapat sengketa wilayah antara kedua negara.

"Mungkin yang kurang pas adalah ide zona demiliterisasi dan seolah ada sengketa wilayah antara Rusia dan Ukraina sehingga memunculkan ide referendum," ujar Hikmahanto kepada Kompas.com, Rabu (7/6/2023).

Dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia, Hikmahanto mengatakan, Prabowo seharusnya menyampaikan bahwa perang harus dihentikan dengan mengedepankan dialog.

Menurut dia, hal ini sebagaimana kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi perang Ukraina dan Rusia.

Kendati demikian, dorongan Prabowo supaya kedua negara menggelar gencatan senjata sudah tepat.

"Gencatan senjata ini harus diawasi dan dimonitor oleh PBB dalam bentuk peace keeping operations di mana Indonesia bersedia untuk berkontribusi," ujarnya.

Ia menambahkan, Shangri-La Dialogue pada dasarnya bukan forum resmi pemerintah meskipun Prabowo hadir sebagai Menhan.

Menurut dia, forum ini lebih merupakan academic exerxise karena yang hadir adalah pejabat dan pengamat.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved