AHY Dituding Paksakan Diri Jadi Cawapres Anies Baswedan, Berikut Bantahan Partai Demokrat

"Itu kan keinginan parpol pastikan beda-beda. PKS beda, NasDem beda, Demokrat beda. Semua partai selain koalisi perubahan pasti punya keinginan yang sama, pengin cepet-cepet diumumin cawapresnya," kata dia.

"Tapi dengan situasional yang terjadi saat ini sangat dinamis dengan semua calon wakil presiden di republik ini, semua bagus-bagus kok," ujar Sahroni.

Demokrat Bantah Paksakan Nama AHY

Terkait tudingan Sahroni itu, Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief membantahnya.

Ia mengatakan Partai Demokrat tak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan.

"Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai bacawapres Anies Baswedan," kata Andi dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Andi bahkan meminta agar hal tersebut ditanyakan kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Silakan ditanyakan kepada capres Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem, dan Ketua Umum PKS," ujarnya.

Dia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Bahkan, Partai Demokrat setuju untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada capres sesuai dengan piagam koalisi," ungkap Andi.

Andi sebelumnya sempat mendesak Anies segera mengumumkan cawapres untuk mendongkrak elektabilitas.

Jika Juni belum diumumkan, kata dia, Partai Demokrat bisa saja mengevaluasi dukungan.

"Deklarasi berpasangan. Deklarasi dulu. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," ujar Andi Arief dalam pernyataannya, Senin (5/6/2023).

Terkait desakan itu, Andi mengatakan evaluasi Demokrat terhadap Anies agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak kehilangan momentum di Pilpres 2024.

"Pernyataan saya terkait evaluasi terhadap capres di bulan Juni didasari oleh kalkulasi dan keinginan yang
kuat dari Partai Demokrat agar capres Anies Baswedan tidak kehilangan momentum politik untuk memenangkan Pilpres 2024," imbuhnya.