Cara Pemkot Manado Sulawesi Utara Tangani Stunting, Lakukan Kolaborasi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Masalah stunting masih menjadi pekerjaan rumah seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.

Masing-masing dari pimpinan daerah pun menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah stunting.

Minimal menurunkan angka stunting jika belum bisa dituntaskan.

Baca juga: Pemkot Manado Komitmen Tekan Angka Stunting, Richard Sualang: Lakukan Pendampingan Kepada Ibu Hamil

hasilnya akan menjadi tolok ukur daerah tersebut dalam menyelesaikan stunting.

Pemerintah Kota Manado pun demikian, mereka berupaya menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah stunting.

Sebab itu juga sudah menjadi atensi presiden Jokowi.

mengingat tingginya angka stunting di Indonesia.

Baca juga: Maksimalkan Upaya Penyuluhan, Pemkab Minahasa Seriusi Penanganan Stunting

Kini mereka menemukan cara untuk mengatasi masalah stunting.

Pemerintah Kota Manado memiliki komitmen yang kuat untuk menekan angka stunting, demi membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan menuju Manado Maju dan Sejahtera.

Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengatakan terdapat beberapa upaya dilakukan dengan berkolaborasi dengan 11 perangkat daerah dan kecamatan serta Tim Penggerak PKK.

"Sasarannya ibu hamil hingga melahirkan sampai usia kelahiran 23 bulan dengan cara dilakukan pendampingan terhadap sasaran resiko tinggi," katanya.

Baca juga: Wabup Bolmut Amin Lasena Hadiri Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Dia pun mendorong kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran melakukan pengecekan kehamilan maupun pengukuran terhadap bayi agar dapat dimonitor dan ditangani secara baik.

"Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta membantu dan bekerjasama demi menekan angka stunting," jelasnya

Turut hadir, Ketua TP-PKK Kota Manado, Irene Angouw-Pinontoan, sejumlah kepala SKPD terkait, hingga kecamatan dan tenaga kesehatan.

Angka stunting di Sulut pada 2022 turun tipis

Dari 21,6 persen pada 2021 menjadi 20,5 persen. Angka penurunan 1,1 persen.

Kendati demikian, stunting di Sulut masih dikategorikan tinggi.

Karena di atas 20 persen.

Pun, ada daerah yang angka stuntingnya di atas 30 persen yakni Boltim.

Ini terungkap dalam kegiatan Penilaian Kinerja Penurunan Stunting Tahun 2023 di Hotel The Sentra Manado, Senin (29/5/2023).

Kepala BKKBN Indonesia Hasto Wardoyo dalam presentasinya via zoom memuji upaya Pemprov Sulut dalam menangani stunting.

"Angka stunting di Sulut menurun, ini perkembangan yang luar biasa," kata dia.

Dikatakannya, rasa optimisme bahwa Sulut akan berhasil menangani stunting perlu terus digaungkan. Modal besar untuk menurunkan stunting sudah dimiliki Sulut.

"Sebetulnya sulut punya modal besar karena angka rata-rata perempuan hamil dan melahirkan sudah di bawa nasional, 2,1 persen," katanya.

Wardoyo menuturkan, perlu kerja keras bagi Sulut untuk mencapai target 15 persen pada 2023 dan 12 persen pada 2024.

Sebut dia, perhatian khusus musti diberikan kepada sejumlah daerah yang lebih dari 20 persen.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Sulut mengatakan, penurunan stunting merupakan ikhtiar bersama Pemprov Sulut dan pemerintah kabupaten dan kota se - Sulut.

Meski demikian, Wagub meminta semua pihak jangan cepat puas.

Sebut dia, angka stunting di Sulut masih cukup tinggi.

“Jangan berpuas diri karena secara empiris, data menyampaikan prevalensi stunting di Sulut masih 20,5 persen.

Bahkan ada beberapa daerah di atas itu,” ungkapnya.

Ungkap dia, Stunting punya dampak yang merusak generasi muda. Ini berpengaruh secara luas pada perkembangan bangsa.

"Stunting itu berpengaruh pada intelektualitas, bisa anda bayangkan, 20 dari 100 orang mengalami stunting, lantas disuruh kerja A tapi jalankan B," katanya.

Ungkap Wagub, semua instrumen penanganan stunting sudah tersedia.

Dari Road Map, kegiatan hingga pendanaan.

Yang harus dipertajam adalah komitmen.

Dia meminta semua pemerintah daerah di Sulut berkomitmen mengatasi stunting.

“Saya mengetuk hati bapak ibu terutama kepala daerah dan wakil.

Serta pihak terkait yang punya benang merah dengan ini kewajiban untuk mari momentum ini kita evaluasi,” tegas Kandouw.

Menurut Steven, perlu upaya ekstra untuk mengatasi stunting.

Dia mewarning para peserta yang hadir pada kegiatan ini hanya memanfaatkan seremoni saja.

“Kebetulan ini ajang evalausi kebijakan kita.

Jangan hanya sebatas karena tempatnya nyaman, terus SPPD.

Saya imbau mari kita punya passion atasi stunting,” katanya.

Hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Ketua TP-PKK Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, para bupati/walikota se Sulut, Ketua DPRD Sulu Fransiscus Silangen, Kepala BKKBN Sulut dan stakeholder terkait.(Art)