Anak Menkumham Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Monopoli Bisnis di Lapas

Tidak hanya itu, Antony juga meminta Presiden Joko Widodo menonaktifkan Yasonna dari jabatannya sebagai Menkumham.

Tujuannya, agar penyelidikan bisa berjalan dan tidak terdapat upaya intervensi untuk menghambat kasus ini.

“Kita meminta kepada presiden turun tangan dalam permasalahan ini,” ujar Antony.

Secara terpisah, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan dugaan terkait dugaan monopoli bisnis Yamitema.

Meski demikian, kata Ali, pihaknya tidak bisa mengungkap sosok pelapor maupun materi laporan tersebut.

"Namung. berikutnya pasti kami tindak lanjuti dengan telaah dan verifikasi lebih dahulu," kata Ali.

"Termasuk apakah menjadi wewenang KPK ataukah tidak," tambahnya.

Isu keterlibatan Yamitema dalam bisnis di lapas mengemuka setelah Tio menyebutkan ada anak menteri yang terlibat dalam monopoli bisnis di lapas.

Hal itu disampaikan Tio dalam wawancara bersama presenter Uya Kuya.

Potongan video wawancara itu lalu dikomentari oleh akun Twitter @PartaiSocmed yang menyebutkan bahwa anak menteri yang dimaksud adalah Yamitema Laoly.

"Yg dimaksud Tio Pakusadewo pada bagian akhir video ini adalah Jeera Foundation dgn perusahaannya PT Natur Palas Indonesia yg memonopoli bisnis koperasi dan kantin di beberapa Lapas besar,

dimana anak Yasonna Laoly jadi Chairman dan Co Founder," tulis @PartaiSocmed.

Terkait hal ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy membantah bahwa anak Yasonna memonopoli bisnis di Lapas.

“Sejak menjabat Wamen sampai saat ini sekitar ratusan rutan dan lapas yang sudah saya saya kunjungi ya,

saya katakan itu informasi yang menyesatkan,” ujar Eddy Hiariej saat ditemui di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Baca juga: KPK Geledah Balai Kota Bandung, Amankan 1 Koper saat Keluar Gedung

Artikel ini telah tayang di Kompas.com