Prabowo Subianto dan Cak Imin Dikabarkan Berduet di Pilpres 2024, Kata Partai Golkar Soal Koalisi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Suasana politik tanah air semakin memanas jelang pendaftaran Pilpres 2024 mendatang.

pasalnya hingga saat ini baru Partai Nasdem yang sudah memiliki calon presiden.

Sedangkan partai lainnya masih sibuk melakukan hitung-hitungan.

Baca juga: Tanggapan Partai Golkar Sulut Soal Viral Penganiayaan yang Diduga Dilakukan James Arthur Kojongian

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) berjabatan tangan seusai membuka Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra - PKB di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).(WARTA KOTA/YULIANTO)

Mulai dari rencana pembentukan koalisi besar, hingga PDIP yang masih mempertimbangkan calon presiden mereka.

Koalisi besar yang digadang antara lain adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Partai Gerindra juga PKB.

Namun Partai Golkar sudah memasang Airlangga Hartarto sebagai calon presiden mereka.

Sementara digadang Prabowo Subianto akan melenggan bersama Cak Imin.

Baca juga: Jadi Alternatif Atasi Ketegangan Politik, Partai Golkar Siap Pimpin Koalisi Besar

Tapi semua kemungkinan bisa terjadi, dengan komunikasi politik.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono merespons peluang duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diusung koalisi besar di Pilpres 2024.

Koalisi besar disebut-sebut akan menggabungkan seluruh partai politik (parpol) pendukung Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dave mengatakan sejauh ini rencana koalisi besar tersebut belum memutuskan sebuah kesepakatan apapun termasuk urusan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Partai Golkar Percaya Diri Tetap Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024, Yakin Elektabilitas Naik

"Itu belum diputuskan ya. Jadi semuanya masih mengada-ada," kata Dave di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Jumat (14/3/2023).

Dia meminta agar menunggu proses-proses politik yang berkembang terkait wacana koalisi besar.

"Jadi ya kita tunggu aja lah proses-proses yang sedang berjalan, nanti ketika sudah ada kepastian baru kita bisa lihat," ujar Dave.

Dave menuturkan jika Prabowo juga sudah bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Kemarin Pak Airlangga baru bicara lagi dengan Pak Prabowo, hubungannya diskusinya masih fokus pada pemerintahan hari ini," ucapnya.

Lebih lanjut, dia meyakini jika rencana koalisi besar yang sedang dibangun ini akan lebih solid dan siap bertarung di Pemilu 2024.

"Akan tetapi kami yakin Insya Allah koalisi besar itu bisa terbangun lebih solid dan juga siap bertarung persiapan menghadapi Pemilu 2024 nanti," ungkapnya.

Pengamat politik sebut masih jauh

Wacana pembentukan Koalisi Besar sebagai gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) muncul usai pertemuan para ketua umum partai politik anggota kedua koalisi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor DPP PAN di Jakarta pada Minggu (2/4/2023) lalu.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin melihat peluang penggabungan dua koalisi tersebut masih sama besar.

Lantaran, setiap parpol di KIB dan KKIR sudah punya pilihan kandidat capres-cawapresnya sendiri.

"Saya melihatnya peluang pembentukan Koalisi Besar itu masih 50:50. Bisa terbentuk bisa juga tidak," kata Ujang saat dikonfirmasi Jumat (14/4/2023).

Ia menyebut peluang terbentuknya Koalisi besar makin tinggi jika ada kesesuaian atau kesamaan kepentingan politik antara KIB dan KKIR dengan kepentingan Presiden Jokowi. Sebab Ujang melihat bahwa wacana tersebut merupakan bagian dari orkestrasi Jokowi.

"Karena saya melihat ini kan orkestranya Pak Jokowi. Ketua timnya juga beliau, sebagaimana pernah disebutkan Pak Prabowo 'ini timnya Pak Jokowi'. Jadi selama (kepentingan partai-partai) sesuai dengan kepentingan Pak Jokowi, ya mungkin-mungkin saja akan terbentuk," ungkap Direktur Eksekutif lembaga Indonesia Political Review (PRC) ini.

Kepentingan itu, sambung Ujang, ada 3 macam. Pertama, adalah untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Kedua, untuk pengamanan Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Dan ketiga, bisa jadi untuk menutup lawan politik, seperti Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan atau 'melawan' kekuatan politik PDIP.

"Ini menurut saya adalah upaya Pak Jokowi membuat semacam blok atau kekuatan sendiri melalui Koalisi Besar supaya dianggap kuat atau hebat sebagai presiden yang bisa menjadi kingmaker dan menentukan arah koalisi di Pilpres 2024," kata Ujang.

Jika sudah terbentuk, lanjut Ujang, persoalan menentukan sosok capres-cawapres menjadi mudah dengan kompromi partai anggota koalisi.

“Soal menentukan siapa capres-cawapres di Koalisi Besar, saya rasa tidak akan rumit, karena tinggal dimusyawarahkan dan dikompromikan oleh ketua umum atau elit partai-partai anggotanya dengan Jokowi. Pasti skemanya sudah ada di tangan Jokowi," ujarnya.

Persoalan penentuan kandidat capres-cawapres harus dikompromikan, karena menurutnya hal itu semata persoalan realistis dan rasional terkait parameter kandidat capres-cawapresnya. Salah satu indikator ukurannya yakni soal elektabilitas.

"Tentu semua partai politik punya keinginan untuk mengusung capres-cawapres. Tapi kan harus realistis dan rasional, ada ukuran, parameter atau indikator untuk menjadi capres-cawapres. Indikatornya ya pasti elektabilitas untuk mengusung kandidat jagoannya. Koalisi Besar dengan capres-cawapres yang elektabilitasnya rendah pasti akan tumbang atau kalah dari Koalisi Perubahan atau PDIP," pungkas dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com