Rencana Fraksi Golkar DPRD Sulut Roling AKD, Ini Kata Pengamat Politik Josef Kairupan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Nama Inggried Sondakh dan Raski Mokodompit berpeluang Jadi Wakil Ketua DPRD Sulut.

Keduanya kans menggeser posisi yang saat ini dijabat James Arthur Kojongian (JAK)

Hal ini menyusul rencana Fraksi Golkar DPRD Sulawesi Utara yang mengagendakan Rolling AKD.

Terkait hal ini pun, mendapat tanggapan dari Pengamat Politik Josef Kairupan.

Menurutnya Partai Politik menempatkan kader-kader terbaiknya di lembaga legislatif maupun eksekutif, untuk menunjukkan kinerja. Serta mengamankan tujuan partai.

"Jika terjadi roling kader partai yang masuk dalam posisi alat kelengkapan dewan. Hal ini dapat dikaji dari dua aspek. Yaitu yang pertama aspek legalitas dan aspek kewenangan startegis dari masing-masing Parpol," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dari aspek legalitas, biasanya diatur dalam Tatib Dewan tentang pertukaran jabatan di Alat Kelengkapan Dewan.

Tergantung juga dari kesepakatan para pimpinan masing-masing partai politik dan fraksi.

"Hal ini dimaksudkan agar terjadi peningkatan peran dan kualitas anggota dewan dengan memiliki pengalaman yang sama bagi masing-masing kader parpol yang duduk di lembaga legislatif," terangnya.

"Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek kewenangan strategis parpol ximaksudkan untuk mengevaluasi kinerja kader. Sehingga dapat menyaring kader yang benar-benar berkualitas yang tentunya akan memberikan efek quality improvement bagi parpol yang bersangkutan," terangnya lagi.

Adapun terkait Wacana pergantian AKD yang ditempati kader Golkar di DPRD Provinsi Sulut, menurut akademisi Unsrat ini lebih dimaknai sebagai proses penyegaran.

Tujuannya agar kader Golkar yang lainnya mendapatkan experience dan kesempatan yang sama untuk pengembangan potensi masing-masing kader Golkar.

Apalagi jika hal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi melalui kinerja masing-masing kader terutama yang saat ini menempati posisi sebagai AKD.

"Mencuatnya nama Inggrid Sondakh dan Raski Mokodompit yang di gadang akan menggantikan posisi JAK sebagai Pimpinan yaitu Wakil Ketua Dewan merupakan satu langkah maju yang walaupun agak terlambat tetapi masih tepat dilakukan.

Mengingat rekam jejak JAK yang selama ini telah mencoreng citra Golkar yang tidak dapat menjaga citra sebagai pejabat publik, dengan etika moral dan etitut yang kurang baik. Sehingga telah menjadi perbincangan publik," nilai Kairupan.

"Apa yang telah dilakukannya menjadi sesuatu yang tidak pantas ditengah-tengah masyarakat yang masih memelihara nilai-nilai adat, budaya dan religiusitas," tambahnya.

Sementara mengenai siapa nantinya yang akan diberikan amanat untuk menempati posisi Wakil Ketua menggantikan JAK, tentunya Golkar telah melakukan kajian matang untuk kepentingan Partai kedepannya.

"Langkah ini harus diwujudkan, bukan hanya sekedar wacana agar membuktikan kepada publik bahwa Golkar tetap konsekuen mengedepankan prinsip humanis yang terukur dengan tidak meninggalkan citra partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepatutan kepada kadernya.

Agar kepercayaan publik kepada Golkar semakin baik di tahun politik saat ini," tandasnya. (hem)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Baca juga: Pantas PSI tak Mau Gabung Koalisi Perubahan, Ternyata Anies Baswedan Penyebabnya

Baca juga: Daftar Berita Kriminal di Indonesia yang Ramai Dibahas Hari ini, Konser Bodong hingga Kakek Nakal