Kunjungi Kabupaten Minahasa, KPK RI Warning PNS Soal Gratifikasi: Silahkan Laporkan!

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI gelar sosialisasi serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Wale Me Tou, Sasaran, Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, Kamis (16/2/2023).

Kegiatan ini digelar dalam rangka mengantisipasi adanya praktek Gratifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa.

Sasaran Bimtek ini sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa.

KPK RI mengatakan bahwa Kabupaten Minahasa sejak tahun 2015 sampai tahun 2023 belum ada penerimaan laporan penolakan atau penerimaan gratifikasi dari pejabat.

“Oleh karena itu kami datang untuk menyakinkan hal tersebut, apakah tidak ada atau tidak tahu atau karena takut,” jelas Kasatgas Pengendalian Gratifikasi KPK RI Sugiarto.

Ia mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi momen yang penting untuk melakukan diskusi mencari masukan dan saran.

"Sehingga masyarakat atau pegawai negeri tidak takut untuk menolak dan melaporkan gratifikasi kepada KPK," ujar dia. 

Selain itu, kata dia, kegiatna ini juga dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar tidak memberikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara ketika sedang melakukan pelayanan publik, ataupun pengurusan terkait hak dan kewajiban masyarakat.

Sementara itu, Bupati Minahasa melalui Asisten III Dr. Vicky Tanor, MSi, dalam sambutannya berharap kehadiran KPK dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar tentang gratifikasi agar segala sesuatu berjalan sesuai aturan.

"Jangan sampai ASN terjerumus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan," ujar dia.

Kata dia, integritas sebagai pegawai harus tetap terjaga dan memperluas wawasan, menyamakan persepsi, memunculkan ide, dan menyusun langkah, serta terobosan yang positif.

"Dalam upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Minahasa," tegas Tanor.

Langkah ini juga, sambungnya, sebagai salah satu upaya mewujudkan good and clean government atau pemerintah yang bersih dan berwibawa sehingga melayani masyarakat dengan baik.

"Sebab, gratifikasi umumnya terjadi dibidang pelayanan publik dengan tujuan percepatan pelayanan, atau dalam kaitannya untuk mendapatkan “privilege” tertentu.