Kebakaran Kapal di Bitung

DPRD, Pengurus Kapal hingga Damkar di Bitung Soroti Hydrant Air di Pelabuhan Perikanan Samudera

DPRD Kota Bitung, pengurus kapal ikan dan Bidang Damkar Satpol PP Kota Bitung, ramai-ramai menyoroti keberadaan hydrant air

christian wayongkere/tribun manado
Superman Boy Gumolung wakil ketua DPRD Kota Bitung 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bitung, pengurus kapal ikan dan Bidang Damkar Satpol PP Kota Bitung, ramai-ramai menyoroti keberadaan hydrant air di dermaga pelabuhan perikanan Samudera (PPS) di Kelurahan Aertembaga I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung.

Sorotan ini muncuat, pasca dalam kurun waktu sebelum sudah terjadi dua kali kabakaran kapal ikan di lokasi dermaga T PPS Aertembaga Kota Bitung.

Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 14 Desember tahun 2021, menghanguskan hingga menenggelamkan beberapa kapal ikan milik pengusaha perikanan.

Kemudian sebulan kemudian, kembali terjadi kebakaran kapal ikan di lokasi itu.

Enam kapal terbakar besar dan ringan, lima hangus terbakar dan satu hanya terbakar pada bagian Haluan kapal, Senin (31/1/2022).

Menurut Superman Boy Gumolung wakil ketua DPRD Kota Bitung, terkait keberadaan dermaga perikanan sekelas di PPS Aertembaga Bitung harus ada hydrant air.

“Karena apabila terjadi kebakaran kapal ikan, tidak lagi menunggu atau bergantung pada pemadam dari pemerintah kota Bitung. Setidaknya di pelabuhan perikanan seperti ini, selain ada hydrant ada juga satu unit kapal pemadam laut,” kata Superman Boy Gumolung Selasa (1/2/2022).

Dia memberi contoh dengan tidak adanya atau tidak beroperasinya hydrant di PPS ini, dan ketika terjadi kebakaran harus ada pihak terkait dalam hal ini syahbandar atau kantor PPS melakukan kontek ke Pertamina untuk dikerahkan bantuan pemadam laut menggunakan kapal.

Namun, dalam kasus terakhir dari kacamatanya di lapangan tidak ada etikad baik dari PPS untuk mengontek pihak Pertamina untuk membantu pemadaman.

Terkait dengan ketidak siapan hydrant air di pelabuhan perikanan, oleh beberapa nelayan dan pemilik kapal sempat mengaitkan dengan keberadaan biaya tambat dan labuh kapal serta bea masuk kendaraan.

“Ini sudah kami panggil pihak PPS dan syahbandar, dan mempertanyakan hal itu karena sempat membuat masyarakat nelayan kecil keberatan. Meski sudah diatur dalam peraturan Menteri, tapi yang jadi persoalan keberadaan fasilitas di dermaga perikanan untuk keamanan dan kenyamanan pelaku perikanan,” tandasnya.

Noldy Manisang alias panglima Chody, pengurus satu diantara kapal yang terbakar di dermaga T pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kelurahan Aertembaga I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung juga menyoroti keberadaan hydrant.

Sebagai pengurus kapal Kata Panglima Chody merasa kecewa, karena sudah beberapa kali terjadi peristiwa kebakaran kapal ikan di tengah dermaga perikanan yang tidak miliki hydrant.

Padahal pemasukan lambat dan tabuh sangat besar, namun pihak pelabuhan tidak memperhatikan keberadaan hydrant.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved