Breaking News:

Berita Bitung

Masyarakat Perikanan di Bitung Keluhkan Biaya Tambat Labuh di PPS Aertembaga

Asosiasi Pengusaha Tuna Tradisional (Aspenat) dan Jaringan pengawas kebijakan pemerintah (JPKP) membawa keluhan masyarakat perikanan ke DPRD.

tribunmanado.co.id/Christian Wayongkere
Aspenat dan JPKP membawa keluhan masyarakat perikanan ke DPRD Kota Bitung. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado – Sejumlah perwakilan kapal ikan, Asosiasi Pengusaha Tuna Tradisional (Aspenat) dan Jaringan pengawas kebijakan pemerintah (JPKP) membawa keluhan masyarakat perikanan ke DPRD Kota Bitung, Rabu (6/10/2021).

Kelurahan itu terkait dengan keberadaan pembayaraan biaya tambat labuh kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Aertembaga Bitung dan keberadaan biaya pas masuk di Pelabuhan Bitung.

Dalam rapat dengar pendapat umum, pimpinan dan anggota komisi II DPRD Bitung dipimpin Ketua Komisi II Erwin Wurangian, Wakil ketua DPRD Keegen Kojoh dan anggota Komisi Alexander Voke Wenas dan Erauw Sondakh.

Menurut sumber yang ikut hadir di DPRD Bitung, pemilik kapal mengeluhkan kenaikan harga labuh tambat di PPS Aertembaga Bitung hingga ratusan ribu rupiah per jam.

“Kami sangat keberatan dengan kenaikan ini, tambah lagi kapal kami saat ini belum total pergi melaut dari cuaca buruk dan tangkapan masih berkurang,” ujar sumber laki-laki di DPRD Bitung disela-sela pelaksanaan rapat dengar pendapat umum, Rabu (6/10/2021).

Sebelum mengalami kenaikan biaya labuh tambat Rp 4 ribu per 1 ekmal (24 jam) x panjang kapal. Saat ini Rp 500 x seperempat x panjang kapal.

Kemudian keluharan masyarakat perikanan, tentang kenaikan biaya pas masuk motor pertama dari Rp 1.000 jadi Rp 2.000, kemudian mobil dari Rp 2.000 ribu jadi Rp 6.000, kenaikan 200 persen.

Sementara itu menurut Decky Sompotan ketua Aspenat Kota Bitung, aspirasi yang disampaikan ke DPRD Bitung berasal dari masyarakat perikanan Bitung mengeluhkan beberapa regulasi yang ada di PP nomor 85 tahun 2021.

“Masalah kenaikan pembayaran tarif ini, menurut masyarakat pelaku perikanan kenaikannya cukup signifikan."

"Kenaikan ini sudah baku dalam PP nomor 85 tahun 2021, sudah baku, tidak bisa dibantah atau revisi karena sudah lalui kajian matang,” kata Decky Sompotan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved