James Arthur Kojongian
Jantje Wowiling Sajow Kecam DPRD Sulut, Pelengseran James Arthur Kojongian Lecehkan Wibawa Golkar
"JAK diberhentikan tapi belum ada SK pemberhentian, okay lah kalau sudah ada SK dari pejabat berwenang, Partai Golkar akan patuh terhadap putusan itu.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Rizali Posumah
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Jantje Wowiling Sajow kembali menggebrak panggung politik Sulut.
JWS, sapaan tenarnya kini sudah bernaung di Partai Golkar, menjabat Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulut.
Ia mengkritisi langkah DPRD Sulut melengserkan James Arthur Kojongian (JAK) dari posisi Wakil Ketua DPRD.
"JAK diberhentikan tapi belum ada SK pemberhentian, okay lah kalau sudah ada SK dari pejabat berwenang, Partai Golkar akan patuh terhadap putusan itu, tapi ini kan belum ada," kata Mantan Bupati Minahasa ini.
Selain itu, hak JAK sebagai wakil rakyat misalnya gaji, dan fasilitas juga sudah distop sama sekali, bahkan papan nama JAK di meja pimpinan rapat paripurna, hingga foto keberadaan di billboard pimpinan dewan ikut dihilangkan.
"Bukan soal uang, ini sudah pelecahan terhadap Partai Golkar," kata dia.
JAK ditempatkan Partai Golkar di posisi pimpinan DPRD, sampai saat ini belum ada keputusan baik dari Golkar dan Mendagri yang mengganti posisi JAK sebagai Wakil Ketua DPRD.
Harusnya DPRD memperhatikan poin ini, bersikaplah sesuai aturan perundangan.
JWS tak menampik JAK salah dalam insiden yang beberapa waktu lalu jadi viral tersebut.
"Dia salah, tapi harga diri partai harus dijaga, JAK Ditempatkan Golkar sebagai wakil ketua.
Belum ada SK pemberhentian jadi JAK masih wakil ketua," kata Mener Sajow
JWS mengatakan, Partai Golkar akan membawa masalah ini ke Kemendagri. Ini juga respon atas surat Mendagri yang meminta Sekretariat DPRD untuk tetap memenuhi hak keuangan JAK sebagai Wakil Ketua DPRD.
"Partai Golkar akan membawa surat resmi menjawab surat yang disampaikan Mendagri, ternyata belum dilaksanakan DPRD, " ujarnya.
Kedua, Partai Golkar akan melaporkan Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu ke Komisi ASN dan Kemendagri karena tidak merespon surat yang dikirimkan Mendagri
JWS mengatakan, Partai Golkar tidak ada niat membela kesalahan JAK, tapi selama belum ada keputusan final, maka otomatis JAM masih Wakil Ketua DPRD
"Kenapa JAK sudah diganti, kasih saya satu alasan," kata Mantan Politisi PDI Perjuangan ini
