Berita Sulut
Sekprov Edwin Silangen Dorong Bapenda Segera Terapkan Digitalisasi Transaksi Pajak dan Retribusi
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulut sudah terbentuk.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: David_Kusuma
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut Arbonas Hutabarat mengatakan,
TP2DD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait (stakeholder) di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
Baca juga: Sosok Putri Purnaningrum, Anak Raja Solo yang Dinikahi Pria Rakyat Biasa
Baca juga: Zlatan Ibrahimovic & Cristiano Ronaldo Impikan Ukir Sejarah di Piala Dunia 2022
TP2DD, katanya, dibentuk dengan tujuan mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP,
serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi.
Menunjuk Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021
tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri,
Baca juga: Bocoran Kuota Penerimaan Kartu Prakerja, Cara Cek Hasil Seleksi Hanya di Situs Resminya
Bank Indonesia,Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan,
Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional, Pemerintah daerah diharapkan memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara para pihak dalam rangka mempercepat penerapan
dan perluasan elektronifikasi pemerintah daerah baik lingkup pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.
Baca juga: Rapat Tim Pengawasan Orang Asing di Kotamobagu, Teddy Makalalag: Jangan Ada Kegiatan Ilegal
Menurutnya, ada tiga manfaat dengan percepatan dan perluasan ETP.
Pertama, memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya
akan mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah dan inklusivitas ekonomi di pusat daerah, serta pemerataan kesejahteraan.
Baca juga: Sulawesi Utara Surganya Pertambangan Ilegal
"Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan,
dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.
Ketiga, mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital,"katanya. (ryo)
Baca juga: Promo Alfamart Hari Rabu 24 Maret 2021, Ada Festival Beras Murah, Cek Katalognya di Sini
Baca juga: Kisah Pilu Farhan, Pemuda Sebatang Kara, Pasir Masuk Mata Lalu Dicuci Pakai Air, Kini Jadi Buta
Baca juga: Masuk Kategori Lansia, Dua Anggota DPRD Kotamobagu Batal Divaksin
YOUTUBE TRIBUN MANADO:
Area lampiran