Berita Bitung
Praktisi Hukum Ini Sentil Utang di Pemerintahan Maximiliaan Jonas Lomban - Maurits Mantiri
Michael Jacobus praktisi Hukum dan juga Director of MJR Law Office, meminta beberapa hal kepada pemerintah Kota Bitung
Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: David_Kusuma
"Jadi tunggu saja, pasti kita selesaikan semua," tandasnya.
Pemerintah Kota Bitung, bakal diperhadapkan dengan audit atau pemeriksaan dari Badan pemeriksa keuangan (BPK) terkait dengan anggaran yang dipergunakan di tahun anggaran 2020.
Hal itu dibenarkan oleh Albert Sarese Kepala Bagian Kepala Bagian Keuangan dan Aset daerah Kota Bitung.
Audit akan dilaksanakan pasca, pemerintah kota Bitung selesai menyusun laporan keuangan dan sudah disampaikan ke BPK beberapa hari yang lalu.
"Untuk saat ini, persiapan teknis ke masing-masing perangkat daerah. Mereka juga harus membuat laporan keuangan sebagai pelaporan dan siap untuk di periksa BPK," kata Albert Rabu (10/3/2021).
Dia jelaskan, untuk sistem pemeriksaan nanti adalah kewenangan dari pemeriksa dan full penuh dari mereka.
Pihaknya tidak boleh mengintervensi, apalagi memilih perangkat daerah mana yang akan di periksa.
Setelah proses pelaporan keuangan yang telah dilakukan, BPK akan turun melakukan pemeriksaan dan pengecekan laporan yang dilayangkan apakah sesuai atau tidak.
Nantinya dalam pemeriksaan ada beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pemeriksaan terinci.
Adapun pelaksanaan pemeriksaan dari BPK, jika tidak ada aral melintang berlangsung pekan depan karena hari Kamis besok libur.
"Untuk resminya, pihak BPK akan menyurat kepada kami pemkot Bitung. Surat tugas dan informasi terkait pemeriksaan," tambahnya.
Pemeriksaan terinci adalah pemeriksaan laporan keuangan atas laporan dari pemkot Bitung ke BPK.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, baru akan ada hasil atau opini terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bitung.(crz)
YOUTUBE TRIBUN MANADO:
BERITA LAINNYA TERKAIT KOTA BITUNG