Praktisi Hukum Ini Sentil Utang di Pemerintahan Maximiliaan Jonas Lomban - Maurits Mantiri

Informasi yang dibeber sumber di lingkungan pemerintah Kota Bitung dalam laporan keuangan tahun anggaran 2020 dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tercantum akan utang itu," kata sumber kepada wartawan.

Utang tersebut berasal dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD.

Seperti pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan, kepada pegawai tidak lain menyangkut realisasi hak keuangan yang belum terbayarkan dan lainnya.

Untuk utang ke rekanan atau pihak ketiga, terkait dengan pengerjaan proyek.

"Tapi berapa jumlahnya saya lupa. Pokoknya yang paling besar ada di Dinas Pendidikan.

Itu menyangkut pengerjaan proyek di beberapa sekolah yang sampai sekarang belum terbayar semua.

Malah ada yang dari tahun 2019 belum dibayar sampai sekarang," jelas sumber yang meminta identitasnya di rahasiakan.

Informasi ini tak ditampik Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bitung, Riano Senduk. Dia mengakui keberadaan utang tersebut.

"Tapi angkanya tidak hafal, harus tanya dulu ke Kabid Akuntansi," kata Riano.

Riano belum memberi penjelasan perihal utang dimaksud.

Ia hanya menegaskan bahwa Pemkot Bitung harus melakukan pembayaran, karena itu sebagai kewajiban sehingga harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab pimpinan yang baru.

Dia bilang hal tersebut lumrah dan kerap terjadi di daerah lain. Alasannya, untuk penyelesaian Pemkot Bitung harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan.

"Karena tidak boleh sembarang. Anggarannya harus ada dulu baru diselesaikan. Kalau kemampuan keuangan tidak mendukung tentu belum bisa," terangnya.

Pembayaran utang puluhan miliar itu diakuinya jadi perhatian.

Saat ini kata dia, Pemkot Bitung tengah menunggu tambahan anggaran untuk menindaklanjuti kewajiban dimaksud. Salah satunya pencairan Dana Bagi Hasil yang memang belum terealisasi.