BPK Siap Audit Keuangan Pemda Tahun Anggaran 2020, Kepala Daerah Setor LKPD

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah daerah di Sulut menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan ini diserahkan untuk kebutuhan audit BPK.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyerahkan LKPD ke Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi di Aula Kantor BPK, Senin (8/3/2021)

Adapun, 13 Pemda yang menyerahkan LKPD yakni Pemerinah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Baca juga: Persiapan Porprov, Dispora Bolmut Gelar Pelatihan Tiga Cabang Olahraga

Baca juga: Tak Ambil Pusing Soal Syerly Sompotan Pakai Jas Berlogo PDI-P,  Golkar: Beliau Kan Sudah Dipecat

Baca juga: Bentrok Berdarah Dua Kelompok Remaja, Satu Orang Tewas Mengenaskan, Berawal dari Dua Kata Kasar Ini

Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud,

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandanng Biaro, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon.

Dalam penyerahan itu hadir ula Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Silangen dan unsur Pimpinan DPRD kabupaten/kota

Baca juga: Potensi Perikanan Indonesia Belum Maksimal, Kemendag Dukung Sulut Hub di Indonesia Timur

Baca juga: Prajurit TNI Se-BMR Menerima Vaksinasi

Baca juga: Bocoran Sinopsis Ikatan Cinta Senin 8 Maret: Elsa Targetkan Reyna, Andin dan Al Kehilangan

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, menyampaikan melalui pemeriksaan atas LKPD  yang akan diselenggarakan oleh BPK

diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di pemerintah daerah,

baik Provinsi Sulut an seluruh kabupaten/kota akan  mengalami peningkatan.

Baca juga: Gula Batu, Kenari dan Balakama dari Sulut Masuk Pasar Singapura

Baca juga: Kecelakaan Maut Tadi Malam, Seorang Wanita dan Anaknya Tewas Terserempet, Korban Tergeletak di Jalan

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly berharap Pemprov dan Pemda di 15 kabupaten dan kota

dapat menyajikan LKPD dengan menjaga akurasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, orang nomor satu di Sulut ini juga mengharapkan jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemprov

bersama seluruh pemda di Sulut sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Baca juga: Ketua Demokrat Banten Siap Santet Moeldoko, Dukung Ketua AHY yang Ganteng

Baca juga: Suasana Perbatasan Bolmong-Kota Kotamobagu, Pengendara yang Melintas Tak Gunakan Masker

Baca juga: Kecelakaan Maut Tadi Malam, Seorang Wanita dan Anaknya Tewas Terserempet, Korban Tergeletak di Jalan