Terus Sebarkan Hoaks, Distribusi Konten Militer Myanmar di Facebook Akan Dikurangi

Partai tersebut juga mengonfirmasi adanya penangkapan pejabat pemilihan.

Baca juga: KKB Lepaskan Tembakan Lagi, 1 Anggota TNI Alami Luka

Baca juga: Sejarah Kalender Imlek dan Cara Menentukannya, Mengapa 2021 Disebut Tahun Kerbau Logam?

Militer membenarkan perebutan kekuasaan pekan lalu dengan mengeklaim adanya kecurangan pemilih dalam pemilu Myanmar pada November 2020.

Kekhawatiran berkembang tentang berapa lama junta militer akan menoleransi aksi protes.

Sejumlah peluru tajam ditembakkan ke sebuah demonstrasi di Naypyidaw pekan ini, melukai dua orang secara kritis termasuk seorang wanita yang ditembak di kepala.

Foto keadaan wanita tersebut telah tersebar secara luas secara online yang memancing ekspresi kesedihan dan kemarahan.

Tindakan keras militer terhadap akses informasi lewat pemadaman internet, dengan perusahaan teknologi diperintahkan untuk memutus komunikasi sesekali, telah menuai kecaman luas.

Selain itu, junta militer juga berencana memberlakukan tindakan yang lebih ketat, termasuk memberlakukan rancangan undang-undang keamanan siber yang akan memungkinkan militer untuk memerintahkan pemblokiran dan pelarangan situs web.

Sejumlah perusahaan media sosial seperti Facebook, Google, dan Twitter mengecam rancangan undang-undang tersebut pada Kamis.

Mereka menyebut rencana tersbeut sebagai "langkah mundur" ke masa lalu.

"Kami mendesak para pemimpin militer untuk mempertimbangkan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan dari undang-undang yang diusulkan ini terhadap rakyat dan ekonomi Myanmar," kata direktur pelaksana Asia Internet Coalition, Jeff Paine.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Terus sebarkan informasi palsu, Facebook kurangi distribusi konten militer Myanmar, Penyelidik hak asasi PBB serukan sanksi terhadap Myanmar, dan Tribunmanado.co.id dengan judul Habis Kesabaran, Jenderal Penguasa Myanmar Ancam Akan Berlakukan Tindakan Efektif pada Demonstran.