Terus Sebarkan Hoaks, Distribusi Konten Militer Myanmar di Facebook Akan Dikurangi

TRIBUNMANADO.CO.ID, NEW YORK - Facebook militer Myanmar dilaporkan terus menyebarkan informasi yang salah atau hoaks setelah melakukan kudeta dan menahan para pemimpin negara.

Terkait hal ini, Facebook akan mengambil tindakan tegas yaitu akan mengurangi distribusi konten dan profil akun yang dijalankan militer Myanmar.

Tentu hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang melihat konten tersebut.

Halaman ini juga tidak akan muncul di newsfeeds sebagai konten yang direkomendasikan.

Raksasa media sosial itu mengatakan, pihaknya juga telah menangguhkan kemampuan lembaga pemerintah Myanmar untuk mengirim permintaan penghapusan konten ke Facebook melalui saluran normal yang digunakan oleh pihak berwenang di seluruh dunia.

“Secara bersamaan, kami melindungi konten, termasuk pidato politik, yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi di dalam negara mereka,” kata Rafael Frankel, direktur kebijakan publik, negara berkembang APAC.

Penyelidik hak asasi PBB serukan sanksi terhadap Myanmar

Mata dunia masih tertuju pada Myanmar. Aksi represif militer Myanmar dalam proses kudeta di negara tersebut pun kini menjadi sorotan.

Penyelidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar Thomas Andrews mengatakan pada hari Jumat ada "laporan yang berkembang, bukti foto" bahwa pasukan keamanan telah menggunakan amunisi langsung terhadap pengunjuk rasa.

Hal ini dianggap sebagai pelanggaran atas hukum internasional.

• Kecewa, 120 Pejabat Era Bush hingga Trump Berencana Membentuk Partai Anti-Trump

Baca juga: Chord Gitar dan Video Klip Walk The Talk - Pamungkas

Thomas mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi, embargo senjata, dan larangan perjalanan karena kudeta militer pada 1 Februari 2021 dan menegaskan kembali permintaannya untuk menjalankan misi ke negara itu.

Myint Thu, duta besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, mengatakan akan mempertahankan kerja sama dengan PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

"Kami tidak ingin menghentikan transisi demokrasi yang baru lahir di negara ini," katanya.

Habis Kesabaran, Jenderal Penguasa Myanmar Ancam Akan Berlakukan Tindakan Efektif pada Demonstran

Melihat aksi protes nasional atas kudeta militer di Myanmar, Jenderal Penguasa Myanmar, Min Aung Hlaing mengisyaratkan kesabarannya mulai menghilang.

Ia dengan tegas menyuruh para demonstran kembali bekerja atau akan menerima tindakan efektif jika tidak menurut.

Peringatan tersebut ia keluarkan setelah Myanmar mendapat aksi protes selama enam hari berturut-turut terkait kudeta militer.

Selain itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden juga mengumumkan sanksinya terhadap para jenderal di Myanmar pada Rabu (10/2/2021).

Aksi unjuk rasa di Myanmar sebagian besar berlangsung damai sebagaimana dilansir dari AFP, Kamis (11/2/2021).

Namun pada awal pekan ini, pasukan keamanan Myanmar menanggapi aksi unjuk rasa dengan gas air mata, meriam air, dan peluru karet.

Bahkan muncul laporan jika adanya penggunaan peluru tajam.

Pada Kamis malam, Min Aung Hlaing menyerukan agar pegawai negeri kembali bekerja setelah beberapa hari melakukan pemogokan nasional untuk mendukung protes.

"Karena hasutan oknum, beberapa aparatur sipil negara gagal menjalankan tugasnya," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Tindakan efektif akan diambil,” tegas pernyataan itu tanpa memerinci lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tindakan efektif tersebut.

Militer Myanmar menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh lainnya serta melakukan kudeta pada 1 Februari 2021.

Sejak saat itu, Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing mendapuk dirinya memegang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Baca juga: Sambut Bulan Rajab 2021, Simak Doa Lengkap dengan Artinya

Baca juga: Seorang Demonstran Perempuan di Myanmar Tertembak di Kepala, Bagaimana Faktanya?

Rakyat Myanmar marah dan menyerukan pembangkangan terhadap kudeta.

Mereka juga menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tokoh senior lainnya yang ditahan.

Demonstran kembali menggelar reli dengan damai pada Kamis di Naypyidaw dan Yangon. Puluhan ribu orang dilaporkan membanjiri jalan-jalan.

"Jangan pergi ke kantor," teriak sekelompok pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Yangon, mendesak orang untuk mogok kerja dan menekan junta militer.

"Kami tak hanya melakukan ini selama sepekan atau sebulan, kami bertekad melakukan ini sampai akhir ketika (Suu Kyi) dan Presiden U Win Myint dibebaskan," kata seorang pengunjuk rasa yang merupakan pegawai bank kepada AFP.

Komunitas dari etnik Karen, Rakhine, dan Kachin ikut serta daalm aksi protes. Beberapa di antaranya telah menghadapi penganiayaan berat dari tentara.

"Kelompok etnik bersenjata dan etnik kami harus bergabung bersama untuk melawan kediktatoran militer," kata Saw Z Net, seorang pengunjuk rasa dari etnik Karen, kepada AFP.

Di negara bagian Shan, para demonstran dengan kostum tradisional membawa pesan anti-kudeta mereka ke air di Danau Inle.

Pemandangan serupa yang terjadi di kota Bagan, yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, ketika ratusan orang berjalan di antara kuil dan pagoda.

Sanksi AS

Negara-negara Barat telah berulang kali mengecam kudeta tersebut. AS memimpin seruan internasional agar para jenderal melepaskan kekuasaan.

Dalam tindakan konkret yang paling signifikan, Presiden AS Joe Biden pada Rabu mengumumkan bahwa pemerintahannya memutus aliran dana 1 miliar dollar AS (Rp 14 triliun) di AS yang bisa diakses para jenderal.

"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang demokratis," kata Biden.

"Militer harus melepaskan kekuasaan,” imbuh Biden seraya menambahkan bahwa AS mengancam akan memberikan sanksi terbaru.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell juga memperingatkan blok tersebut dapat menjatuhkan sanksi baru kepada militer Myanmar.

Tekanan dari militer makin kuat

Pada Kamis, muncul laporan penangkapan tokoh sipil Myanmar lain termasuk wakil ketua majelis rendah parlemen dan seorang asisten utama Suu Kyi.

Jumlah orang yang ditahan terkait kudeta sekarang lebih dari 200 orang, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Markas Partai National League for Democracy ( NLD) digerebek pada pekan ini.

Partai tersebut juga mengonfirmasi adanya penangkapan pejabat pemilihan.

Baca juga: KKB Lepaskan Tembakan Lagi, 1 Anggota TNI Alami Luka

Baca juga: Sejarah Kalender Imlek dan Cara Menentukannya, Mengapa 2021 Disebut Tahun Kerbau Logam?

Militer membenarkan perebutan kekuasaan pekan lalu dengan mengeklaim adanya kecurangan pemilih dalam pemilu Myanmar pada November 2020.

Kekhawatiran berkembang tentang berapa lama junta militer akan menoleransi aksi protes.

Sejumlah peluru tajam ditembakkan ke sebuah demonstrasi di Naypyidaw pekan ini, melukai dua orang secara kritis termasuk seorang wanita yang ditembak di kepala.

Foto keadaan wanita tersebut telah tersebar secara luas secara online yang memancing ekspresi kesedihan dan kemarahan.

Tindakan keras militer terhadap akses informasi lewat pemadaman internet, dengan perusahaan teknologi diperintahkan untuk memutus komunikasi sesekali, telah menuai kecaman luas.

Selain itu, junta militer juga berencana memberlakukan tindakan yang lebih ketat, termasuk memberlakukan rancangan undang-undang keamanan siber yang akan memungkinkan militer untuk memerintahkan pemblokiran dan pelarangan situs web.

Sejumlah perusahaan media sosial seperti Facebook, Google, dan Twitter mengecam rancangan undang-undang tersebut pada Kamis.

Mereka menyebut rencana tersbeut sebagai "langkah mundur" ke masa lalu.

"Kami mendesak para pemimpin militer untuk mempertimbangkan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan dari undang-undang yang diusulkan ini terhadap rakyat dan ekonomi Myanmar," kata direktur pelaksana Asia Internet Coalition, Jeff Paine.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Terus sebarkan informasi palsu, Facebook kurangi distribusi konten militer Myanmar, Penyelidik hak asasi PBB serukan sanksi terhadap Myanmar, dan Tribunmanado.co.id dengan judul Habis Kesabaran, Jenderal Penguasa Myanmar Ancam Akan Berlakukan Tindakan Efektif pada Demonstran.