Breaking News:

Kudeta Militer Myanmar

Terus Sebarkan Hoaks, Distribusi Konten Militer Myanmar di Facebook Akan Dikurangi

Facebook akan membatasi distribusi konten dan profil yang dijalani oleh militer Myanmar.

AFP
Kondisi Myanmar Sekarang Memanas, Bentrok Aparat dan Demonstran Penentang Kudeta 

TRIBUNMANADO.CO.ID, NEW YORK - Facebook militer Myanmar dilaporkan terus menyebarkan informasi yang salah atau hoaks setelah melakukan kudeta dan menahan para pemimpin negara.

Terkait hal ini, Facebook akan mengambil tindakan tegas yaitu akan mengurangi distribusi konten dan profil akun yang dijalankan militer Myanmar.

Tentu hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang melihat konten tersebut.

Halaman ini juga tidak akan muncul di newsfeeds sebagai konten yang direkomendasikan.

Raksasa media sosial itu mengatakan, pihaknya juga telah menangguhkan kemampuan lembaga pemerintah Myanmar untuk mengirim permintaan penghapusan konten ke Facebook melalui saluran normal yang digunakan oleh pihak berwenang di seluruh dunia.

Unjuk Rasa Anti Kudeta Myanmar - Akibat aksi kudeta, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada pemerintah militer Myanmar sedangkan Facebook mengawasi konten yang dijalankan pihak junta.
Unjuk Rasa Anti Kudeta Myanmar - Akibat aksi kudeta, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada pemerintah militer Myanmar sedangkan Facebook mengawasi konten yang dijalankan pihak junta. (YE AUNG THU/AF)

“Secara bersamaan, kami melindungi konten, termasuk pidato politik, yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk mengekspresikan diri dan menunjukkan kepada dunia apa yang terjadi di dalam negara mereka,” kata Rafael Frankel, direktur kebijakan publik, negara berkembang APAC.

Penyelidik hak asasi PBB serukan sanksi terhadap Myanmar

Mata dunia masih tertuju pada Myanmar. Aksi represif militer Myanmar dalam proses kudeta di negara tersebut pun kini menjadi sorotan.

Penyelidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar Thomas Andrews mengatakan pada hari Jumat ada "laporan yang berkembang, bukti foto" bahwa pasukan keamanan telah menggunakan amunisi langsung terhadap pengunjuk rasa.

Hal ini dianggap sebagai pelanggaran atas hukum internasional.

Kecewa, 120 Pejabat Era Bush hingga Trump Berencana Membentuk Partai Anti-Trump

Baca juga: Chord Gitar dan Video Klip Walk The Talk - Pamungkas

Halaman
1234
Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved