Masih Ingat Komisioner KPAI yang Dipecat karena Sebut Wanita Bisa Hamil di Kolam? Kini Gugat Jokowi

Pertanyaan berikutnya, apa penyebab Presiden Jokowi kalah gugatan PTUN yang diajukan Sitti Hikmawatty?

Dalam surat gugatannya, para pengacara Sitti Hikmawatty mengeluarkan berbagai dalil pembelaan.

Beberapa di antaranya adalah Sitti Hikmawaty sudah meminta pihak media yang menayangkan berita

yang kemudian jadi kontroversi itu untuk menghentikannya pada 22 Februari 2020 atau hanya 1 hari setelah berita tayang.

Tetapi media yang bersangkutan menyebut tidak bisa lantaran berita sudah ditayangkan.

Selanjutnya pada 23 Februari 2020, Sitti sudah langsung mengeluarkan permohonan maaf secara pribadi kepada publik.

Berikutnya disebutkan pula bahwa Sitti Hikmawatty tidak diberikan kesempatan membela diri.

Ia justru diminta mengundurkan diri oleh Dewan Etik KPAI usai menggelar rapat pleno KPAI.

Selain itu rapat pleno KPAI juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar memberhentikan Sitti Hikmawatty.

Dalam hal ini Sitti Hikmawatty disebut tidak diberikan kesempatan membela diri dan sudah langsung keluar surat pemberhentian dari Presiden Jokowi.

Dalam gugatannya, disebutkan pula bahwa surat pemberhentian dari Presiden Jokowi adalah sesuatu yang tidak proporsional.

Sebab masih banyak para pejabat publik yang membuat pernyataan publik tidak tepat, tetapi tidak dihukum oleh atasannya.

Dalil pembelaan terkuat dalam gugatan Sitti Hikmawatty adalah tidak sahnya surat pemberhentian tidak dengan hormat yang ditandatangani Presiden Jokowi.

Menjadi tidak sah karena surat tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, sehingga berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Huruf (a) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di mana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, yaitu dalam Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi seperti di bawah ini :