Breaking News:

Tajuk Tamu Tribun Manado

Kapolri untuk Semua Umat

Penetapannya sebagai Kapolri memang diharapkan banyak pihak membawa warna baru di internal Polri agar lebih plural

Editor: maximus conterius
Istimewa
Ventje Jacob 

Oleh: 

Ventje Jacob

Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

KETIKA Presiden Joko Widodo mengusulkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang akan mengakhiri masa tugas pada akhir Pebruari 2021, seakan meruntuhkan praktik politik identitas yang merebak di Indonesia akhir-akhir ini.

Padahal selama ini seperti sudah menjadi pameo bahwa hanya jenderal Muslim saja yang punya kesempatan menempati posisi tertinggi dalam tubuh Polri. Namun fakta menyebutkan lain. Listyo Sigit Prabowo yang berlatar Nasrani seakan tak menemui kendala berarti untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Padahal pada 2016, pria yang lahir di Kota Ambon, 5 Mei 1969 itu pernah menghadapi penolakan keras, termasuk dari MUI Banten, saat akan menjabat sebagai Kapolda Banten hanya karena kenonmuslimannya.

Bukan saja garis nasib membawanya pada posisi orang nomor satu di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, tetapi dilihat dari posisi-posisi jabatannya sampai pada posisi terakhir sebagai Kabareskrim tentunya hal ini karena prestasi yang beliau tunjukkan. Dan boleh jadi, alumnus Akpol 1991 itu akan tercatat sebagai Kapolri kedua dari kalangan non-Muslim setelah Alm Jenderal Polisi Widodo Budidarmo (1974-1978).

Memang harus diakui bahwa dalam hal pimpinan Polri, tidak ada kewajiban harus diisi oleh seorang muslim. Namun dalam praktiknya, agama seseorang tetap saja menjadi bahan pertimbangan sejumlah pihak.

Berbagai macam pertimbangan mengapa Listyo Sigit Prabowo diusulkan oleh Presiden Joko Widodo menduduki kursi Bhayangkara-1. Sejatinya bukan perjalanan yang mulus, sembari meniti karier di kepolisian, alumnus UI itu banyak menjalin komunikasi yang baik dengan sejumlah elemen masyarakat terutama anak-anak muda di organisasi kepemudaan. Ia terbiasa bersahabat dengan siapa pun bahkan dengan ulama-ulama.

Penetapan pria yang menulis tesis tentang penanganan konflik etnis di Kalijodo itu dianggap banyak pihak sebagai simbol bahwa pemerintah dan DPR telah memberikan kesetaraan hak dan kesempatan kepada semua putra terbaik bangsa ini.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved