Kapolri untuk Semua Umat

Oleh: 

Ventje Jacob

Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

KETIKA Presiden Joko Widodo mengusulkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang akan mengakhiri masa tugas pada akhir Pebruari 2021, seakan meruntuhkan praktik politik identitas yang merebak di Indonesia akhir-akhir ini.

Padahal selama ini seperti sudah menjadi pameo bahwa hanya jenderal Muslim saja yang punya kesempatan menempati posisi tertinggi dalam tubuh Polri. Namun fakta menyebutkan lain. Listyo Sigit Prabowo yang berlatar Nasrani seakan tak menemui kendala berarti untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Padahal pada 2016, pria yang lahir di Kota Ambon, 5 Mei 1969 itu pernah menghadapi penolakan keras, termasuk dari MUI Banten, saat akan menjabat sebagai Kapolda Banten hanya karena kenonmuslimannya.

Bukan saja garis nasib membawanya pada posisi orang nomor satu di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, tetapi dilihat dari posisi-posisi jabatannya sampai pada posisi terakhir sebagai Kabareskrim tentunya hal ini karena prestasi yang beliau tunjukkan. Dan boleh jadi, alumnus Akpol 1991 itu akan tercatat sebagai Kapolri kedua dari kalangan non-Muslim setelah Alm Jenderal Polisi Widodo Budidarmo (1974-1978).

Memang harus diakui bahwa dalam hal pimpinan Polri, tidak ada kewajiban harus diisi oleh seorang muslim. Namun dalam praktiknya, agama seseorang tetap saja menjadi bahan pertimbangan sejumlah pihak.

Berbagai macam pertimbangan mengapa Listyo Sigit Prabowo diusulkan oleh Presiden Joko Widodo menduduki kursi Bhayangkara-1. Sejatinya bukan perjalanan yang mulus, sembari meniti karier di kepolisian, alumnus UI itu banyak menjalin komunikasi yang baik dengan sejumlah elemen masyarakat terutama anak-anak muda di organisasi kepemudaan. Ia terbiasa bersahabat dengan siapa pun bahkan dengan ulama-ulama.

Penetapan pria yang menulis tesis tentang penanganan konflik etnis di Kalijodo itu dianggap banyak pihak sebagai simbol bahwa pemerintah dan DPR telah memberikan kesetaraan hak dan kesempatan kepada semua putra terbaik bangsa ini.

Ketua Umum DPP Generasi Muda Mathla'ul Anwar Ahmad Nawawi mengapresiasi terpilihnya Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri pengganti Jendral Idham Azis.

Nawawi mengatakan bahwa sudah pasti Presiden Joko Widodo telah melalui serangkaian penilaian yang cermat dan matang oleh Presiden. Penetapan Listyo Sigit Prabowo oleh Presiden Joko Widodo sepertinya mengingatkan dan menegaskan bahwa kesamaan hak dan kesempatan diantara anak bangsa bukan hanya sekadar jargon, tapi benar-benar dibuktikan.

Kita semua berharap bahwa Listyo Sigit Prabowo dapat mengemban amanahnya dengan baik secara egaliter dan setara hingga membawa napas baru yang lebih plural dalam tubuh internal kepolisian.

Mendengar jawaban Listyo Sigit Prabowo pada saat fit and proper test yang dilakukan DPR RI, Listyo seakan ingin menunjukkan kepada rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim bahwa Listyo akan membuat lembaga yang beliau pimpin akan menjadikan Polri yang presisi.

Hal menarik lainnya yang ingin dia buktikan bahwa ia adalah sosok yang toleran yakni saat di timnya ada dua polisi wanita yang mengenakan jilbab dan tidak dianggap sebagai persoalan penting. Bahkan hal itu menuai pujian khusus dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah yang menilai Listyo sebagai sosok yang cerdas sehingga membuat banyak orang mengandung jempol. Listyo semakin menarik perhatian saat ia menyatakan tekadnya untuk mengutamakan moderasi beragama dalam upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme.