Info Menarik
Besaran Gaji Petugas Penyelenggara Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, Terapkan Protokol Ketat
Penyelenggara itu terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemunguatan suara ( PPS) tingkat desa/kelurahan, dan KPPS tingkat TPS.
lihat foto
Sementara itu, anggota dan sekretariat PPS masing-masing berjumlah 140.241 orang.
Angka ini tersebar di 46.747 desa.
Kemudian, anggota KPPS dan perlindungan masyarakat (Linmas) atau pengaman TPS yang
bertugas total mencapai 2.690.451 orang. Jumlah ini tersebar di 298.939 TPS.
Mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Pilkada 2020, masa kerja penyelenggara pemilu ad hoc tidak semuanya sama.
Masa kerja PPK hampir mencapai 7 bulan, terhitung sejak 15 Juni 2020 hingga 31 Januari 2021.
Rentang waktu ini sama dengan masa kerja PPS.
Namun, untuk KPPS atau petugas TPS, masa kerjanya lebih pendek, yakni satu bulan terhitung
sejak 24 November sampai 23 Desember 2020.
Lalu, berapakah upah para penyelenggara pemilu ad hoc?
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, besaran honor setiap penyelenggara
pemilu ad hoc telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan.
Jumlah upah disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap daerah penyelenggara Pilkada.
Surat Menteri Keuangan pun hanya mengatur besaran upah maksimal.
