Breaking News:

Tajuk Tamu Tribun Manado

Pengaduan Masyarakat “Koentji” Berantas Korupsi

Masyarakat adalah mitra sejajar yang menjadi mata dan telinga dalam upaya memberantas korupsi.

ISTIMEWA
Moh Anshari Auditor Itjen Kemenag RI 

Keempat, niat tulus untuk mengoreksi praktik korupsi. Meski birokrasi sering disebut banyak yang korupsi, tidak sedikit juga yang masih berhati mulia. Para bawahan yang merasa tertekan dengan tindak tanduk atasan, tak jarang mendorong mereka melaporkan ke KPK. Ya, pada dasarnya korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri. Para pejabat memerlukan banyak “aktor” untuk mengakali nilai proyek, perlu banyak pihak untuk membantu merapikan administrasi. Di saat inilah, tidak semua orang bisa dengan suka rela membantu koruptor.

Kelima, antusias masyarakat melaporkan korupsi juga ada faktor pendorong yang berupa kinerja lembaga. Ya, LSM-LSM yang bergerak di bidang antikorupsi tidak mungkin berdiam diri. Mereka memasang jaring di beberapa lembaga lain untuk mengendus dugaan tindak korupsi. Mereka memiliki informan, dan bahkan sering kerja sama dengan birokrat yang masih bersih atau juga yang sakit hati. LSM-LSM ini yang aktif mengirimkan data-data ke KPK. Meski tidak semua LSM memberikan data yang akurat, tetapi harus diakui ada beberapa LSM yang kredibel setiap memberikan data kasus dugaan korupsi.

Keenam, motivasi pemerasan. Kok bisa? Tak bisa dinafikan memang ada juga laporan dugaan tindak pidana korupsi yang sampai ke KPK semata-mata untuk memeras para pelaku. Mereka sengaja melaporkan ke KPK, tetapi setelah itu menemui para “tersangka” itu dan meminta sejumlah uang agar laporan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Tim Pengaduan Masyarakat bahkan pernah menerima orang yang sengaja datang ke KPK hanya untuk memeras. Mereka datang, berbincang-bincang dengan Tim Pengaduan Masyarakat dan merekamnya, kemudian bukti pertemuan itu dipakai untuk memeras. Praktik seperti ini terbongkar, karena pihak KPK curiga dengan tindak-tanduk si pelapor dan akhirnya menyadap telepon si pelapor.

Perlindungan Hukum

Masyarakat adalah mitra sejajar yang menjadi mata dan telinga dalam upaya memberantas korupsi. Peran masyarakat begitu vital dalam pemberantasan korupsi sehingga negara memberikan status perlindungan status hukum maupun juga perlindungan keamanan bagi mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi. Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, yakni pada Pasal 5. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan, bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.

Lebih jauh pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan, penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi infromasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Tak hanya itu, dalam ayat (2) juga dikemukakan, apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi dapat memberikan perlindungan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya. (*)

Baca juga: Wakil Ketua KPK Apresiasi Kinerja Kajati Sulut Andi Muh.Iqbal Arief

Baca juga: Kontak Senjata di Intan Jaya Hari Ini, Bocah 6 Tahun Kena Tembak, Satu Anggota TNI dan KKB Tewas

Baca juga: 6 Komponen yang Wajib Diperiksa saat Tune Up Mobil Menurut Pakar Teknis, Kembalikan Performa Mesin

Editor: maximus conterius
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved