Politik Kekerabatan di Kota Tomohon, Demokrasikah ?

Catatan: Vebry Deandra (Praktisi Hukum dan Sosial Politik)

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tomohon telah memasuki tahapan demi tahapan. Menariknya, Partai-partai pengusung dan pasangan calon yang ada maupun calon pasangan Independen terus mencari dukungan luas masyarakat dengan turun mencitrakan pada kontestasi 5 tahunan itu.

Ada hal menarik yang perlu dikaji dan menjadi perhatian masyarakat 'Kota Bunga' (baca: Kota Tomohon) dalam pesta demokrasi tersebut. Apakah itu ? Yah, Politik Kekerabatan atau Dinasti Politik yang 'bermain cantik' seolah membius masyarakat 'Kota Bunga'.

Politik kekerabatan atau politik dinasti adalah persoalan dalam demokrasi. Sesungguhnya, Politik Kekerabatan atau Politik Dinasti adalah sebuah politik dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hubungan keluarga dan berusaha mempertahankan kekuasaan secara berkelanjutan bahkan terus menerus.

Kota Tomohon dengan masyarakat majemuk dan religius, tentu mendambakan pemimpin yang lahir dari kehendak rakyat dan bukan dari pola-pola Politik Kekerabatan atau Politik Dinasti seperti pola dari sistem kerajaan atau monarki, sebab kepemimpinan dalam sebuah kekuasaan akan dilanjutkan atau diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.

Kota Tomohon mendambakan kepemimpinan yang lahir dari demokrasi dan bukan pola-pola Politik Kekerabatan ala Politik Dinasti Kerajaan yang sebenarnya antitesis dari demokrasi itu.

Saya sepaham dengan pendapat Siti Zuhro, peneliti politik senior LIPI yang dimuat pada sebuah media online Kompas.com, bahwa politik kekerabatan menyalahi semangat demokrasi. Politik kekerabatan dalam partai politik yang menyertakan kerabat keluarga menduduki posisi penting dalam partai, maupun pada calon Pilkada justru menyuburkan nepotisme.

• 43 Kendaraan Dinas Laku Dilelang, Nilai Terkumpul Hingga Rp 284 Juta

"Politik kekerabatan (dalam parpol) maupun Pilkada itu bertolak belakang dengan demokrasi," ujar Siti.

Lanjutnya, demokrasi di Indonesia, akan menempuh jalan yang semakin sulit dan berkelok karena politik kekeluargaan tersebut. Dirinya juga mengakui, parpol yang menyuburkan politik kekerabatan tidak dapat mengubah sistem dalam dirinya, hal tersebut sudah terlampau kuat mengakar. Perubahan dalam sistem Parpol, tambahnya, hanya dapat dilakukan oleh masyarakat.

Nelson Simanjuntak, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) tahun 2012-2017, mengungkapkan parpol yang mengutamakan politik kekerabatan adalah ciri dari nepotisme akut.

Parpol tersebut, dinilainya tidak sehat karena justru menelikung semangat demokrasi sesungguhnya.

"Dalam parpol di Indonesia yang patut disayangkan adalah bapak atau ibu menurunkan tampuk kekuasaan parpol ke anaknya. Anaknya menurunkan ke cucunya. Seharusnya calon alternatif lebih ditonjolkan agar demokrasi tidak monoton. Parpol juga akan dapat nilai baik karena dapat menunjukkan calon alternatif yang dapat membawa ide dan semangat baru," pungkas mantan wartawan dan aktif di LSM yang terkait dengan kajian Pemilu.

Menurut Esty Ekawati dalam tulisannya Dilema Politik Dinasti di Indonesia (2015) menjelaskan, praktik ini jadi kian masif lantaran ada kebijakan otonomi daerah yang melahirkan demokratisasi di tingkat lokal, di mana pemimpin daerah dipimpin langsung oleh warganya.

Masalahnya, tingginya ongkos politik (cost and money politic) dan besarnya “keuntungan” yang diperoleh jika menjadi kepala daerah, akhirnya membuat angan-angan demokrasi daerah itu berbelok. Kini, mereka yang duduk sebagai kepala daerah tak bisa dilepaskan dari para pejabat petahana, atau politik dinasti yang sudah ada sebelumnya, bahkan praktik dinasti poltik semakin menjadi trend dan masif

Berdasarkan kajian-kajian di atas tersebut, maka saya berkesimpulan dengan adanya Politik Kekerabatan atau Politik Dinasti di Kota Tomohon yang didukung segala infrastruktur pendukungnya, menjadi perjuangan bersama bagi masyarakat yang tidak mudah dalam mewujudkan demokrasi sesungguhnya. Itulah tantangannya!

• 6.300 Ton Bungkil Kelapa Sulut Dikirim ke India, Jadi Campuran Pakan Ternak