Pilkada Serentak 2020
Pilkada Serentak Digelar Desember 2020, KPU Sulut Tunggu PKPU Terbaru
Ketua KPU Kota Tomohon Haryanto Lasut mengatakan, PKPU terbaru akan menjadi acuan sebagai pedoman teknis pelaksanaan tahapan di daerah.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: maximus conterius
lihat foto
"Jika PKPU sudah turun, tentu kita KPU Tomohon patuh dan ini juga berlaku di semua daerah," jelas Lasut.
Selain itu, diterangkan Lasut, sambil menunggu aturan terbaru turun, seluruh penggunaan anggaran pilkada untuk sementara ditangguhkan.
"Sudah sejak April kami tidak menggunakan anggaran karena itu sesuai edaran Mendagri dan edaran KPU. Sambil kita menunggu aturan terbaru turun," terang Lasut.
• Puncak Corona Mei-Juni: Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020
"Termasuk sudah lebih duluh pembayaran gaji untuk PPK dan PPS," tambah dia.
Adapun besaran anggaran yang sudah dipakai, ia mengaku masih sementara direkap.
"Nanti saya cek ke bagian ke Sekretariat," katanya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon Gerardus Mogi mengatakan, dana Pemilihan Wali Kota Tomohon yang sudah dihibahkan ke KPU bisa saja dianggarkan kembali bila penundaan pilkada hingga 2021.
• Gubernur Serukan Kepala Daerah Bersiap Geser Dana Pilkada untuk Tangani Covid-19
"Kalau pilkada ditunda 2021, tentu harus dianggarkan kembali dana hibah pilkada," katanya kepada Tribun Manado, Rabu (6/5/2020).
Jika memang akan terjadi penundaan sampai 2021, lanjut Mogi, anggaran akan kembali ditata dengan mengikaji sesuai kebutuhan.
Dana yang tidak terpakai pastinya harus dibuat laporan pertanggungjawaban dan dikembalikan.
"Kita lihat tahapan apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian kita LPJ penggunaan anggaran dari KPU, sedangkan jika ada dana sisa harus dikembalikan," terang Mogi.
• Pilkada Ditunda Desember, Jokowi Sebut Penyelenggaraannya Setelah Bencana Non Alam Berakhir
Sejauh ini, lanjut Mogi, dari total sekira Rp 28 miliar dana Pilkada Tomohon, yang baru disalurkan yakni Rp7 miliar lebih untuk KPU, Rp 2 miliar lebih untuk Bawaslu.
"Penyalurannya tiga tahap dan sejauh ini yang baru diserahkan tahap satu, Rp 7 miliar lebih untuk KPU dan Rp 2 miliar lebih untuk Bawaslu. Sedangkan untuk pengamanan kepolisian ada Rp 2 miliar yang disediakan, namun belum disalurkan," jelas Mogi. (ryo/hem)
• Versi Terbaru Virus Corona, Lebih Cepat Menyebar tapi Tidak Lebih Mematikan
• Angkat Kisah Orang Israel, Drama Serial Ramadan di Arab Picu Perdebatan
• Imbas Virus Corona, Diperkirakan Akan Ada 7 Juta Kehamilan Tak Terduga, Dr Kanen Ungkap Fakta Baru
