Asosiasi Nelayan Minta KKP Lakukan Tugas Tak Hanya di Atas Kapal

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pasca-rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di DPRD Bitung, Selasa (10/3/2020) antara kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kota Bitung, sejumlah pemilik kapal, asosiasi pengusaha nelayan, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP).  

Para pihak kembali dipertemukan dalam sebuah diskusi serius tapi santai, di ruang rapat KKP di Kelurahan Wangurer Barat Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Dalam RDP Selasa lalu, mereka mempertanyakan masalah dugaan pungutan liar (pungli) untuk mengurus buku kesehatan ketika akan pergi melaut, yang diduga dilakukan oknum petugas di lapangan dari KKP Bitung.

Di sana mereka nampak berdiskusi untuk mencari solusi terhadap tuntutan asosiasi pengusaha Nelayan Tuna (Aspenat) Kota Bitung.

• Pemkab Minut Lakukan Penyemprotan Disinfektan, VAP Katakan Jaga Kesehatan dan Tetap Berdoa

"Benar, tadi kami sudah melaksanakan rapat dengan KKP langsung hadir kepalanya dr Pingkan bersama jajaran, perwakilan pemilik kapal, Aspenat dan JPKP," kata Deky Sompotan Ketua Aspenat Kota Bitung, Kamis (19/3/2020).

Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam lebih, pihak Aspenat, JPKP dan perwakilan pemilik kapal meminta kelonggaran terhadap kebijakan di KKP dalam hal pengurusan administrasi kapal yang akan pergi melaut.

Jangan kebijakan yang menyusahkan nelayan, mengingat kondisi hasil perikanan ikan sekarang menurun.

"Kami meminta tugas yang diemban KKP Bitung, dalam hal kebersihan dan kesehatan di kapal ikan tak hanya di atas kapal saja. Melainkan dilakukan juga pembersihan di darat, karena di darat justru banyak sampah dan kerap ada hanya tikus dan kecoak, dari sinilah hama-hama ini masuk ke kapal lewat tali yang diikatkan ke dermaga," jelasnya.

• Golkar Hanya Remomendasikan Tetty Paruntu Sebagai Calon Gubernur Sulut

Selain itu pihaknya meminta kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan KKP dalam hal melakukan penyemprotan di dalam kapal, agar harus ada buku panduan untuk standart operasional prosedur (SOP) fisik kesehatan di atas kapal, dan klasifikasi jumlah pembayarannya hingga sanksi jika ditemukan pelanggaran.

Pingkan Pijoh kepala KKP Bitung merespon apa yang disampaikan asosiasi Aspenat, JPKP dan perwakilan pemilik kapal.

Untuk pos pelayanan kesehatan pelabuhan mulai Jumat besok akan ditindaklanjuti dengan menggunakan kantor sementara di samping kantor Asosiasi pelabuhan perikananSamudera Bitung.

• BREAKING NEWS: Cegah Virus Corona, 489 Penumpang Kapal Ini Di-Screeaning Lewat Ruangan Khusus

"Dalam pemeriksaan kapal 30 Grosstone (GT) ke bawah, bila ditemukan ada risiko kesehatan akan diberikan kesempatan kepala pemilik kapal bersihkan sendiri dan buat pernyataan, tetapi pada berikutnya apabila ditemukan kapal tidak bersih akan langsung dilakukan tindakan atau sanksi," jelas Pingkan.

Untuk permintaan lainnya, menurut Pingkan akan dikonsultasikan dengan para pihak terkait, seperti pihak ketiga, syahbandar pelabuhan perikanan Bitung dan lainnya.(crz)‎