Breaking News:

Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Perlindungan Konsumen Melintas Batas: Kunci Pertumbuhan Indonesia Emas

Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menuju US$ 7. 000 pada tahun 2045 perlu didukung kepercayaan bertransaksi.

Istimewa
BPKN menerima kunjungan dari delegasi Consumer Affair Agency of Japan yang didampingi National Consumer Affairs Center of Japan dan ODR Room Network dan MitsubishiI FJ Research and Consulting yang bertempat di Ruang Auditorium, Kementerian Perdagangan, Rabu (08/01/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID – Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menuju US$ 7. 000 pada tahun 2045 perlu didukung kepercayaan bertransaksi.

Hal ini didukung data bahwa 56 % GDP Indonesia tahun 2018 ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga.

Peningkatan PDB dan perkembangan ekonomi digital membuat transaksi ekonomi yang terjadi semakin banyak, cepat, mudah dan lebih tersebar sampai ke pelosok.Tentunya hal ini meningkatkan potensi terjadinya komplain dan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Pembahasan di atas sebagai bahan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam menerima kunjungan dari delegasi Consumer Affair Agency of Japan yang di dampingi National Consumer Affairs Center of Japan dan ODR Room Network dan MitsubishiI FJ Research and Consulting yang bertempat di Ruang Auditorium, Kementerian Perdagangan,  Rabu (08/01/2020).

UPDATE Kebakaran di Malalayang, Alkitab Ditemukan Masih Utuh Meski Rumah Ludes Terbakar

Wakil Ketua BPKN Rolas Sitinjak menyampaikan dalam sambutannya, Pertemuan dengan Consumer Affair Agency
of Japan membuka peluang pendalaman atas permasalahan penanganan sengketa melalui ODR maupun untuk kerja sama pembangunan ODR lebih lanjut, sehingga bisa menjadi solusi penanganan sengketa lintas batas (cross-border) khususnya antara Indonesia dan Jepang.

Beberapa potensi kendala perlindungan konsumen di era digital yang terjadi saat ini yaitu penyesuaian kebijakan akibat teknologi yang cepat berubah, penguatan kerja sama lintas batas, peningkatan dampak penarikan produk di era digital, penyelesaian sengketa secara online sebagai solusi pemulihan hak yang cepat dan efisien serta Perlindungan Konsumen yang rentan di era digital.

BPKN menerima kunjungan dari delegasi Consumer Affair Agency of Japan yang di dampingi National Consumer Affairs  Center of
Japan dan ODR Room Network dan MitsubishiI FJ Research and Consulting yang bertempat di Ruang Auditorium, Kementerian Perdagangan, Rabu (08/01/2020).
BPKN menerima kunjungan dari delegasi Consumer Affair Agency of Japan yang di dampingi National Consumer Affairs Center of Japan dan ODR Room Network dan MitsubishiI FJ Research and Consulting yang bertempat di Ruang Auditorium, Kementerian Perdagangan, Rabu (08/01/2020). (Istimewa)

Hal ini ditunjang dengan banyaknya pengguna digital di Indonesia sebanyak 268,2 juta, namun yang menggunakan mobile phone lebih besar yaitu 355,5juta (penetrasi132,55%), pengguna internet 150juta, pengguna sosial media yang aktif 150 juta, dan pengguna mobile sosial media 130juta.

Dibandingkan dengan data  pengguna digital di dunia sebanyak 7.677 miliar, namun yang menggunakan mobile phone hanya 5.112 miliar (penetrasi 66,59%), pengguna internet 4.388 miliar, pengguna sosial
media yang aktif 3.484 miliar, dan pengguna mobile sosial media 3.256 miliar.

Meningkatnya transaksi digital berpotensi meningkatan permasalahan sengketa konsumense cara online, maka dari itu diperlukan penerapan ODR yang bisa menangani pengaduan dengan cepat dan efisien di Indonesia sebagai suatu cakrawala baru di bidang penyelesaian sengketa konsumen.

National Consumer Affairs Center of Japan (NCAC) Menurut National Consumer Affairs Center of Japan (NCAC) dari tiga tahun terakhir terdapat peningkatan pengaduan melalui ODR di mana tahun 2016 terdapat 891.000
pengaduan, tahun 2017sejumlah 941.000 pengaduan, dan tahun 2018 sejumlah 992.000
pengaduan.

Setelah Lina Meninggal Dunia, Ternyata Ini Isi Chat WhatsApp (WA) Teddy ke Rizky Febian Anak Sule

Selain itu, pada tahun 2018 ada 5.882 kasus yang dikemukakan oleh NCAC terkait pengaduan lintas batas, namun ada 43% permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dikarenakan lokasi pelaku usaha tidak bisa ditemukan.

Juga terungkap pengaduan tertinggi yang diterima dari sektor barang dan jasa sebanyak 23% terkait perangkat lunak/software. Secara garis besar permasalahan transaksi lintas batas 62% didominasi oleh permasalahan pemutusan kontrak secara sepihak dan terdapat barang palsu serta dugaan penipuan.

Kartu kredit menjadi metode pembayaran pembelian barang/jasa lintas batas yang paling banyak memiliki permasalahan, sejumlah 4.344(74%) dari total pengaduan. Sebagian besar transaksi lintas batas didominasi oleh
E-Commerce.

Peringatan Dini BMKG Besok Jumat 10 Januari 2020, Waspada Cuaca Ekstrem Hujan Lebat Disertai Petir

Shinju Ueda, Consumer Affairs Agency of Japan menyampaikan, konsultasi dan pengaduan konsumen di Jepang ditangani1.200 kantor Consumer Affairs Center lokal yang terkoordinir di bawah National Consumer Affair Center. NCAC juga menangani Crossborder Consumer CenterJapan(CCJ) yang menangani sengketa lintas batas dengan
negara lain.

"Mengacu kepada pengalaman Jepang, pembangunan Online Dispute Resolution (ODR) merupakan keniscayaan bagi Perlindungan Konsumen di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk dan kepulauan yang besar ke depan.Pemerintah beserta pemangku kepentingan lainnya harus bahu membahu mewujudkannya agar kepercayaan bertransaksi meningkat dan konsumen semakin berdaya sehingga target US$7 triluun PDB pada tahun 2045 bisa tercapai," pungkas Rolas. (*)

Rumah Sakit Cantia Tompasobaru Tak Lagi Terima Layanan BPJS Kesehatan

Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved