KY Turun Tangan soal Eks Dirut PLN Bebas

Komisi Yudisial (KY) melakukan evaluasi atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta

KY Turun Tangan soal Eks Dirut PLN Bebas
(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)
Mantan Dirut PLN Sofyan Basir (kiri) meluapkan kegembiraan bersama kerabat usai diputus bebas di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/11/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) melakukan evaluasi atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang membebaskan mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir selaku terdakwa kasus dugaan suap terkait proyek kerja sama PLTU Riau-1.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus saat melakukan kunjungan kerja ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (6/11).

Sidang Suap Pengakutan Pupuk, Sidik: Demi Allah Saya Jujur

"Sudah pasti (dievaluasi). Kan tidak perlu dipublikasikan. Mungkin beberapa hari ke depan sudah ada hasil evaluasi," ujar Jaja.

Jaja menjelaskan KY akan melakukan penelusuran lebih dalam jika ada laporan adanya kejanggalan maupun dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim yang menyimpang dalam pelaksanaan tugas pengambilan putusan suatu perkara.

"Kalau misalnya saudara-saudara memperoleh informasi putusan hakim dari yang bersangkutan terpengaruh oleh sebab A,B, C, D, silakan bisa laporkan ke Komisi Yudisial. Kalau ada laporan dan kami mencium ada sesuatu, secara otomatis jalan (KY bekerja)," jelas Jaja.

Jaja menambahkan, pihaknya menemjui Wapres Ma'ruf Amin untuk meminta agar ada penguatan peran KY dalam proses penengakan hukum di Indonesia. Dan Wapres Ma'ruf Amin menyambut baik permintaan itu.

Sementara itu, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya melakukan identifikasi mendalam atas putusan majelis hakim yang memvonis bebas Sofyan Basir.

Kunci Tekan Inflasi: Simak Wawancara Khusus Kepala BPS

Dari identifikasi itu, diketahui majelis hakim belum mempertimbangkan beberapa poin penting dan krusial dalam pengambilan putusan perkara Sofyan Basir.

Poin tersebut yakni pengetahuan Sofyan Basir soal kongkalikong suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1. "Misalnya, yang cukup krusial adalah terkait dengan pertanyaan apakah terdakwa Sofyan Basir mengetahui atau tidak mengetahui adanya peran suap yang diterima oleh Eni sejumlah sekitar Rp4,7 miliar bersama dengan pihak lain dari Johannes Kotjo," ujar Febri.

Sleain itu, lanjut Febri, majelis hakim belum mempertimbangkan alat bukti kesaksian Sofyan Basir dalam sidang perkara yang sama dengan terdakwa Eni Maulani Saragih. Dalam persidangan itu, Sofyan Basir mengetahui bahwa Eni diutus oleh partainya untuk mencari dana untuk kegiatan Munaslub Partai Golkar.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved