Panglima TNI Ingin Penangkal Nuklir di Ibu Kota Baru

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan bahwa pembangunan sistem pertahanan di ibu kota baru Indonesia yakni Kalimantan Timur, harus dilakukan.

• Mendagri Terjunkan Tim Cek Desa Fiktif

Pasalnya dalam keadaan krisis atau perang, ibu kota suatu negara akan menjadi center of gravity (titik pusat) yang akan diserang musuh dengan kekuatan penuh.

"Ibu kota suatu negara akan menjadi sektor center of gravity, yang tentunya akan diserang oleh musuh hingga kekuatan penuh oleh karena itu pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak bagi Indonesia," kata Hadi dalam rapat kerja dengan komisi 1 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11).

Hadi mengatakan terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan apabila ibu kota jadi dipindahkan. Pertama yakni pemberlakuan Air Defence Identification Zone (Adis) dan restricted and prohibited Area (daerah terbatas dan terlarang). "Hal itu sesuai PP nomor 4 tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara Republik Indonesia," katanya.

Karena menjadi center of gravity, menurut Hadi maka TNI harus membangun sejumlah sistem pertahanan di ibu kota baru. Mulai dari pertahanan serangan udara hingga siber.

• Jokowi Kesal Bunga Kredit Tak Turun-turun

"Pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber dan, ancaman chemical biology dan radio aktif, nuclear dan exlposive," katanya.

TNI juga menurut Hadi perlu gelar kekuatan militer untuk kesiapan menghadapi serangan musuh. Merancang mobilisasi kekuatan militer baik itu darat, laut , maupun udara, sebagai persiapan rencana kontijensi atau mitigasi saat terjadi krisis. Termasuk juga rute evakuasi bagi VVIP (Very Very Important Person).

"Dalam rangka relokasi TNI ke ibu kota negara baru, Kalimantan Timur maka konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Pasir Utara, bersama Istana Presiden gedung MPR- DPR , kementrian lembaga negara dan gedung kedutaan negara sahabat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI juga menyebut perlunya percepatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hadi menyebut percepatan alutsista itu merupakan lanjutan dari rencana kerja strategis (renstra) ketiga tahun 2019-2024. Dimana salah satu percepatan alutsista yang dibutuhkan adalah kapal selam.

"Untuk program kerja ke depan sudah saya sampaikan TNI akan tetap lanjutkan program kerja dengan renstra ketiga tahun 2019-2024, dimana kita perlukan percepatan alutsista, termasuk di antaranya kapal selam yang nanti akan saya sampaikan dalam sesi tanya jawab," ujar Hadi.

Ia menuturkan telah memaparkan rencana kerjanya kepada Komisi I DPR RI dalam rapat yang berlangsung secara tertutup. Menurutnya, TNI turut membutuhkan anggaran untuk membangun markas dan memenuhi alat-alat kantor lantaran membentuk organisasi baru.

Yang dimaksud organisasi baru oleh Hadi yakni Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI yang diperuntukkan menangani aksi terorisme. "Misalnya Koopsus TNI untuk menangani aksi terorisme yang membutuhkan peralatan termasuk pelatihan untuk para personel yang dilibatkan dalam satu wadah Koopsus," ujarnya.
Silicon Valley

• Begini Upaya Pemkab Ini Wujudkan Smart City

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpikan desain ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur, ada pusat pengembangan teknologi hingga pendidikan berkualitas internasional.

"Pemerintah tidak sekadar memindahkan Istana atau kantor pemerintahan, tidak seperti itu. Pemerintah akan membangun kota yang smart metropolis," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, di area ibu kota baru nantinya akan dibangun cluster pemerintahan dan pendukung lainnya, seperti pusat pengembangan teknologi, kesehatan, hingga pendidikan berkualitas internasional.