Menkeu Sri Mulyani Temukan Ada Desa Tak Berpenghuni Dapat Dana Anggaran Pemerintah, Siapa Dalangnya?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penemuan sebuah desa yang disebutnya 'fiktif' dapat anggaran dana pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran Pemerintah Republik Indonesia (PRI) melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Mantan Direktur Pelaksanan Bank Dunia itu menyebutkan, ada desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Mengutip Tribunnews.com, Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.

"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antardaerah Jawa dan luar Jawa," pungkasnya. (Tribunnews.com)

• Menteri Zainuddin Amali Hanya Bisa Berdiri di Depan Pintu, Tak Bisa Masuk Gelora Bung Tomo, Terkunci

• Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Bantah Isu Dirinya Maju Pilkada Pandeglang 2020, Susi: HOAX

• VIDEO: Ceramah Pertama Menteri Agama Fachrul Razi di Masjid Istiqlal, Bicara Toleransi Umat Beragama

Menteri Keuangan Sri Mulyani Cek Anggaran Janggal

Anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar dan Pulpen mencapai Rp 635 miliar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun 2020, dinilai janggal dan mengejutkan banyak pihak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kementeriannya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas pengunaan APBD pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (1/11).

Sri Mulyani menjelaskan, ke depannya Kemenkeu akan bekerja sama dengan Kemendagri guna memecahkan permasalahan terkait sistem e-Budgeting APBD DKI Jakarta.

"Nanti kami akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatkan kualitas dari APBD. Tentunya dan berbagai hal nanti kami akan koordinasikan bersama," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku pihaknya tak bisa melakukan intervensi meskipun ditemukan kejanggalan seperti anggaran pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang mencapai angka Rp 82,8 miliar dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

• Olly Tetapkan UMP Sulut: Begini Besaran Kenaikannya

Tito menegaskan pihaknya baru dapat melakukan pengkajian jika draft Rancangan APBD hasil pembahasan pemda dan DPRD telah masuk ke Kemendagri. "Kalau sudah dibahas dan disahkan DPRD baru diajukan ke Kemendagri, di situ baru kami punya kewenangan melihat, menyentuh sasaran atau tidak, masuk akal atau tidak,” ujarnya.

Tito menjelaskan, saat ini pembahasan anggaran Pemprov DKI Jakarta masih dalam lingkup provinsi.

Namun, saat ini Kemendagri memiliki kewenangan untuk mengingatkan kepala daerah yang bersangkutan jika ditemukan mata anggaran yang janggal maupun penyerapan anggaran yang belum maksimal. “Kami memang tak bisa dan tak ingin intervensi, mungkin hanya mengingatkan saja prinsip penggunaan anggaran daerah. Bahwa APBD nantinya jangan hanya untuk belanja pegawai dan operasional barang yang sifatnya rutin, tapi juga belanja modal yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,”