Tajuk Tamu

Pramono BS: Nafas Terakhir KPK

Orang pun lantas berpikir, inilah balas dendam DPR kepada KPK yang selama ini memborgol banyak anggota dewan yang korup.

Pramono BS: Nafas Terakhir KPK
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan 

Oleh:
Pramono BS
Tokoh Pers

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti operasi senyap saja, tiba-tiba semua berubah. Dari yang ada menjadi tidak ada dan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah yang terjadi dengan sikap DPR di akhir masa jabatannya yang tinggal menghitung hari: mengamputasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan melakukan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Revisi itu sebenarnya belum perlu, UU yang ada masih efektif.

Harus diakui masalah ini sudah tertunda-tunda sejak lama. Terakhir tahun 2017, rakyat memprotes revisi itu sehingga atas kesepakatan dengan pemerintah, revisi ditunda.

Sekarang inilah, di akhir masa jabatan DPR menghentak lagi dengan melakukan apa yang sudah dicita-citakan sejak lama, mengubah wajah KPK lewat UU baru sekaligus sebagai inisiatornya.

Istimewanya, rencana ini tidak ada dalam prolegnas 2019. Keputusan untuk merevisi ini juga diambil dalam waktu relatif singkat dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019). Suara bulat pun menyetujuinya sebagai RUU inisiatif DPR. Masyarakat, pengamat dan praktisi hukum pun kaget, apa gerangan yang ingin dicapai DPR.

Bukankah pembahasan memakan waktu lama padahal masa tugasnya akan berakhir bulan depan. Tampaknya sudah ada design untuk tidak berlama-lama membahas, toh semua sudah setuju.

Orang pun lantas berpikir, inilah balas dendam DPR kepada KPK yang selama ini memborgol banyak anggota dewan yang korup.

Bahwa alasannya karena ini merupakan pekerjaan tertunda, seperti dikatakan anggota Komisi III Arsul Sani (PPP), tidak masuk akal karena DPR yang akan datang masih bisa dan punya waktu cukup. Mengapa harus dipaksakan sekarang.

Berbagai opini yang bermunculan seolah sudah tidak mempan lagi. Bagi rakyat KPK yang kuat adalah dambaan, sedang alasan DPR revisi untuk memperkuat KPK tidak dipercaya.

Poin-poin penting yang akan direvisi adalah, memberikan wewenang kepada KPK untuk menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara), pembentukan dewan pengawas dan soal penyadapan.

Halaman
123
Editor: Fransiska_Noel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved