Anggaran Rp 60 Miliar Tak Mampu Bersihkan Kota Manado Selama Warga Masih Buang Sampah Sembarang

TRIBUNMANADO.CO.ID - Persoalan pelik dihadapi Pemerintah Kota Manado untuk mewujudkan kebersihan kota.

Apalagi status sebagai kota terkotor sudah mencoreng Manado yang berbenah menuju kota pariwisata dunia.

Status kota terkotor tersebut kembali mengemuka di lokakarya Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang diselenggarakan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara di Hotel Aston, Jalan Sudirman, Wenang, Manado, Rabu (21/8/2019).

Isu diangkat Sergius Agama dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Taas.
"Kenyataannya begitu (kotor)," ujar Sergius.

Banyak petugas kebersihan di Kota Manado, tapi yang tertangani hanya sampah di jalan, sementara di selokan dan drainase jadi tempat tertampung sampah.

Sergius menyinggung dulu di Manado ada program yang bernama Jumpa Berlian (Jumat Pagi Bersihkan Lingkungan Anda).

Namun, aksi tersebut belakangan sudah hilang. Ia perlu menyoroti persoalan ini karena saat ini Kota Manado jadi tujuan wisata.

"Kota ini terlihat bersih di jalan raya tapi di selokan?" ungkapnya.

Ia mengambil contoh satu di antara kota di Jawa yang berhasil mengatasi sampah. Di selokan maupun di sungai tak ada sampah.

"Kenapa di Manado tak bisa?" kata dia.

Broery Bangun, Perwakilan Bappeda Kota Manado yang hadir di lokakarya tersebut menyampaikan terima kasih atas isu Manado kota terkotor yang disorot kembali.

Ia menjelaskan, Pemkot Manado sebenarnya sudah menjadikan kebersihan sebagai prioritas pada tahun terakhir ini. Ia mencontohkan dari sisi anggaran.

"Anggaran tahun ini Rp 60 miliar untuk masalah sampah," ungkap dia.

Baca: Sampah sebagai Resonansi Politik Permisif

Baca: Belum Miliki TPA, Warga Jadikan Jalan Tempat Sampah

Ia mencontohkan di Kecamatan Tikala saja ada 100 petugas sampah. Dikalikan gaji Rp 3 juta per bulan, maka ada Rp 300 juta sebulan untuk bayar petugas di satu kecamatan saja.

Belum lagi pengadaan mobil sampah, truk dan motor sampah.