dr Ardiansa Tucunan MKes : Sampah sebagai Resonansi Politik Permisif

Artinya produk politik itu, hanya sekadar jadi dan tidak pernah diimplementasikan secara benar.

Sehingga tidak mengherankan jika di kota-kota yang perda sampahnya dipasang di baliho di pinggir jalan, tidak memberikan efek karena tidak ada pengawasan yang ketat untuk menjalankannya.

Jangan-jangan hanya sekadar retorika belaka dan ada anggaran untuk membuat perda, tapi tidak memiliki jiwa aktualisasi di dalamnya.

Ini sangat memprihatinkan, jika pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, serta masyarakat sebagai pelaku tidak saling memahami dalam mencapai tujuan kota sehat.

Secara politik, pemerintah bisa menggunakan anggarannya untuk kampanye tentang sampah di setiap sudut
kota, menggunakan berbagai media online, media sosial, untuk gerakan kampanye massal tentang pengelolaan sampah dan mendorong masyarakat supaya menaati apa yang sudah dikampanyekan dan diregulasikan oleh pemerintah.

Sebagai penutup, ijinkan saya mengkisahkan apa yang dilakukan oleh pendiri Singapura modern Lee Kwan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura legendaris yang mampu meninggalkan warisan bagi Singapura seperti saat ini.

Awalnya, Singapura adalah kota kecil yang semrawut, kotor dan tidak terurus dengan baik. Tapi oleh Lee, Singapura diubah menjadi lebih beradab dengan cara memaksa masyarakatnya untuk menaati tidak membuang sampah sembarangan.

Dan jika ditemui ada masyarakat yang membuang sampah sembarang saja, akan dimasukkan ke dalam penjara atau harus membayar denda ribuan dolar.

Masyarakat Singapura awalnya tidak senang dan merasa tersiksa dengan kebijakan politik Lee, karena merasa sulit mengubah perilaku mereka, tapi dia terus menjalankannya dengan konsisten.

Produk politik dari Lee Kwan Yew dapat dituai saat ini, di mana Singapura memiliki kota paling bersih sedunia.

Semua ini adalah resonansi dari politik yang perlu dimainkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat akan percaya dan mendukungnya. Kita juga bisa meniru Singapura, jika ada niat. (*)