dr Ardiansa Tucunan MKes : Sampah sebagai Resonansi Politik Permisif

Kepentingan politik suara memberikan resonansi yang kuat bagi perilaku permisif yang dimainkan oleh pemerintah kota.

Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena sebuah kota yang semrawut dengan persoalan sampahnya yang tidak pernah teratasi adalah gambaran kota itu sedang sakit dan masyarakatnya juga akan kena dampak menjadi masyarakat yang sakit.

Secara politis, ini bisa diperbaiki karena memang persoalannya dari utama adalah persoalan politis, maka harus diatasi juga dengan niat politik yang baik.

Pemerintah harus memiliki goodwill, bahwa penataan kota yang indah, bersih dan sejuk justru akan lebih membuat masyarakat merasa nyaman dan dengan sendiri akan mencintai pemerintahnya, karena berhasil membangun landasan bagi sebuah ekologi yang ramah dan layak untuk ditinggali.

Paradigma tentang kota sehat harusnya mendapat prioritas dalam perspektif masyarakat kota dan pemerintahnya, karena hal ini menjadi pijakan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang lebih baik dan pada dasarnya mendukung kebijakan politik pemerintah pusat dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pemerintah secara kontinyu perlu mengkampanyekan gaya hidup sehat bagi warganya, khususnya bagaimana mengelola sampah rumah tangga dan residu dari aktivitas hari-hari.

Infrastruktur adalah suatu tanggung jawab politik dari pemerintah untuk menyiapkan ini semua, demi mendukung arah kebijakan kesehatan yang lebih baik.

Mencontek cara manajemen sampah di kota-kota yang sudah berhasil dengan melakukan studi banding yang mendapat prioritas tinggi untuk dilakukan adalah sebuah keharusan bagi pemerintah kota.

Sekali lagi, ini adalah tentang paradigma dan sudut pandang politis pemerintah untuk melakukan ini menjadi suatu kenyataan.

Jika niat politis itu ada, maka pemerintah tidak akan segan untuk mengalokasi anggaran yang memadai untuk mewujudkan suatu niat mulia dalam rangka menuju kota sehat.

Masyarakat perlu diajak dan diberdayakan, serta perlu ada sangsi sosial dan hukum bagi mereka yang melanggar ini.

Semua pihak harus menjadi serius, karena di negara-negara maju sampah adalah persoalan serius yang mereka atasi karena ini terkait dengan kampanye politik bagi beberapa kota.

Politik harus dijalankan secara riil dan mengedepankan kepentingan banyak orang karena itulah tujuan negara hadir untuk rakyatnya demi kesejahteraan bersama.

Mengurus sampah adalah masalah politik terkait dengan etika dan estetika yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakatnya.

Regulasi yang tepat perlu didesain dan diperkuat pengawasannya. Kita sudah punya banyak peraturan daerah tentang sampah sebagai produk politik, tapi semuanya seperti tidak berjalan.