dr Ardiansa Tucunan MKes : Sampah sebagai Resonansi Politik Permisif

dr Ardiansa Tucunan MKes
* Staf Pengajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsrat Manado

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebuah kota tidak akan lepas dari persoalan lingkungan baik secara sosial, ekonomi,
kultural, politik dan ekologis.

Semua komponen tersebut saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri-sendiri, karena mereka mempunyai pengaruh multifaktorial dalam memberikan dampak luar biasa bagi eksistensi dari sebuah lingkungan urban.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi setiap kota di Indonesia adalah sampah.

Hal ini sudah menjadi sebuah kelaziman, khususnya di kota-kota di Indonesia, di mana persoalan tentang sampah tidak pernah selesai karena manajemen di banyak kota di Indonesia sangat buruk dalam
pengelolaannya.

Banyak persoalan yang melilit di balik ketidakmampuan manajemen sampah di kota-kota, salah satu di antaranya adalah persoalan politik yang menjadi bagian terkuat dari upaya membuat kota menjadi clean and green city.

Pemerintah yang baik, tentu saja akan melihat persoalan ini dari sudut pandang good governance, bukan hanya sekedar menyenangkan pihak-pihak tertentu.

Tidak bisa tidak, masyarakat dan komponen pemerintah mengabaikan hal ini hanya untuk posisi bargaining sebagai tujuan memainkan upaya simbiosis mutualisme, dengan mengabaikan aspek ekologis.

Maksud saya adalah, pemerintah kota cenderung mengabaikan persoalan sampah karena kepentingan politis, yaitu membuat masalah sampah tidak diatasi karena ingin menyenangkan masyarakat sebagai pemilih untuk mendapat suara dalam pilkada.

Masyarakat yang tidak peduli dan jumlahnya banyak bermukim di wilayah perkotaan cukup menarik minat para politisi untuk mendapat suara, dengan cara membiarkan masyarakat berperilaku seenaknya saja untuk membuat suasana psikologis dalam masyarakat seolah mereka dilindungi oleh pemerintah dan merasa mendapat dukungan dari perbuatan yang mereka lakukan.

Jakarta sebagai kota besar contohnya, pemerintah seolah membiarkan masyarakat untuk tinggal dan membuang sampah seenaknya, bukannya mencari solusi untuk memindahkan mereka tinggal di tempat yang lebih baik tapi membiarkan mereka untuk menghuni wilayah sungai-sungai dan terus menerus membuang sampah dengan seenaknya saja.

Beralibi atas nama kemanusiaan, tidak harus menggusur dan menghukum masyarakatnya, pemerintah dengan
enteng membiarkan masyarakatnya untuk berlaku semaunya.

Di Manado, di sekitar area bisnis seperti Pasar 45, ada begitu banyak sampah yang seperti tersistematis dibiarkan selama bertahun-tahun walaupun ditangani oleh petugas kebersihan tapi selalu muncul karena tidak ditangani dengan layak dan juga dibuat kumuh di mana trotoar sebagai tempat pejalan kaki, dijadikan tempat jualan oleh para pedagang.

Kemungkinan saja ada makna politis mengapa pemerintah tidak mengatasi persoalan ini.

Asumsinya adalah karena warga kota yang dibiarkan itu adalah seperti tambang suara pendukung pemerintah dan juga bisa saja efek retribusi pajak yang tinggi ditarik dari mereka, untuk dipakai menggerakkan sektor ekonomi lain, karena ini merupakan hal yang menggiurkan untuk membiarkan kota tetap semrawut.