PKS Memilih Oposisi Jokowi, Gerindra Sulut: Kita Tetap Tegar

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Partai politik pendukung capres-cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bubar. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulawesi Utara, Wenny Lumentut menyatakan koalisi kepada tiap pimpinan parpol, yakni Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat.

Kata Caleg DPRD Sulut terpilih ini, keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Prabowo bahwa menyerahkan koalisi kepada tiap parpol sesuatu yang benar. Bakal calon wali kota Tomohon ini lalu mengutip pernyataan Prabowo.

Baca: Trump Salam Jempol Foto Bareng Jokowi: Ini Peringatan Sri Mulyani kepada Dunia

"Saya minta seluruh pendukung kami, mari kita tidak berkecil hati. Kita tetap tegar, kita tetap tenang, tetap penuh dengan cita-cita mulia, tapi selalu dalam kerangka damai, antikekerasan, dan setia pada konstitusi. Kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar, keutuhan bangsa dan negara, kita harus memandang bahwa seluruh anak bangsa adalah saudara-saudara kita sendiri."

Bagi Wakil Ketua DPRD Sulut ini, semua (Pilpres 2019) sudah selesai. Itu semua harus diterima sebagai warga yang taat hukum. "Setiap warga negara taat hukum," katanya. Ia mengikuti surat edaran Dewan Pembina Gerindra.

"Sesuai edaran Pak Prabowo demi untuk rakyat dan bangsa Indonesia menganggap semuanya selesai," ujarnya. Gerindra tegas dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2010. "Semua sudah selesai. Koalisi bubar," katanya.

Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulut balik gagang. PAN siap mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

PAN menyatakan sikap setelah majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil pemilu presiden 2019 yang diajukan Prabowo. "Keputusan MK ini mengikat dan sudah menjadi akhir dari semua upaya hukum," ujar Ketua DPW Sulut, Sehan Landjar, Jumat (28/6/2019).

Baca: OTT Dua Jaksa dan Sita 21 Ribu Dolar: KPK Cari Aspidum Kejati DKI

Kata Sehan, sudah tidak ada lagi 01 dan 02. Semua warga harus menatap ke depan, maka perlu persatuan untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf harus perlu dikawal, maka semua pendukung dan kader PAN di Sulut, bersama-sama mengawal seluruh kebijakan ke depan.

Lanjut dia, perjuangan bukan hanya sampai di sini. Namun masih panjang ke depan untuk membangun Indonesia. Sebab kemerdekaan sesungguhnya kesejakteraan rakyat. Masalah berakhir koalisi itu menjadi wewenang DPP PAN.

Koalisi 02 mulai goyah. Menurut Syarifudin Safaa, Ketua DPW PKS Sulut, keputusan MK adalah final dan mengikat. "Para pendukung Prabowo-Sandi, khususnya dari PKS adalah kumpulan orang cerdas dan taat konstitusi. Proses politik telah selesai. MK telah mengfinalkan," ujar Anggota DPRD Manado Ini.

Belakangan mencuat soal kelanjutan koalisi kubu 02, apa akan bertahan atau bubar. Kata Safaa, PKS konsisten mengambil posisi oposisi. "PKS itu partai paling konsisten. Kami berbeda dengan partai lainnya. Apakah Gerindra ke depan akan bergabung dengan Jokowi atau tidak, itu urusan mereka," ungkap dia.

Dalam demokrasi butuh penyeimbang, sehingga PKS mengambil posisi penyeimbang. "Yang pasti kami akan menjadi partai oposisi yang konstruktif untuk bangsa dan negara," ungkap dia. Safaa kemudian mengutip kata-kata populer ala film ‘Dilan 1990'. "Menjadi oposisi itu berat, biar kami saja," ujar dia.

Bubarkan koalisi

Prabowo secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pilpres 2019. Keputusan itu diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Baca: Prabowo Konsultasi Tim Hukum Bawa Sengketa Pilpres ke Mahkamah Internasional, Tuding KPU Curang

"Oleh karena itu sejak hari ini beliau (Prabowo) menyampaikan ucapan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai," ucapnya. Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik. Sebab, MK telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga. "Oleh karena itu mandat yang diberikan partai kepada beliau sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini dikembalikan kepada partai masing-masing," kata Muzani.

Setelah dibubarkan, lanjut Muzani, Prabowo menyerahkan keputusan dan pertimbangan terkait langkah-langkah politik ke partai masing-masing. Ia menegaskan bahwa Prabowo tak akan mengintervensi apapun yang menjadi keputusan partai ke depannya. "Beliau menghormati semua dan mempersilakan kepada partai politik untuk mengambil keputusan dan langkah politiknya masing-masing," ucap Muzani.

Rapat antara Prabowo dan lima sekjen parpol berlangsung sejak 14.30 WIB hingga menjelang magrib. Selain Muzani, hadir dalam rapat tersebut Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Hadir pula sejumlah petinggi partai politik lainnya seperti Fadli Zon, Fuad Bawazier, Titiek Soeharto dan Maher Algadri.

Koalisi 01 Berebut ‘Kue’

Pengamat politik, Taufik Tumbelaka menilai tantangan kesolidan internal yang dihadapi parpol koalisi 01 dan koalisi 02 yang nanti dihadapi akan berbeda. Koalisi 01 akan menghadapi dinamika internal persaingan antarparpol pengusung dan juga pengusung capres 01 terkait pengajuan jatah ‘kue’, posisi dalam kabinet Jokowi-Amin sebagai bagian semacam politik dagang sapi.

Dipastikan parpol akan melakukan adu manuver agar kader-kadernya mendapat posisi menteri. Bahkan berpeluang beberapa parpol bukan hanya menuntut jumlah menteri tapi juga posisi menteri apa saja yang akan diincar.

Tuntutan parpol pendukung bisa saja merembet sampai kepada sejumlah posisi dalam jajaran BUMN dan juga masuk ke wilayah posisi dalam komposisi DPR-RI.

Potensi ini bisa terjadi dikarenakan ketatnya perjalanan dalam pilpres di mana peran dan pengaruh masing-masing parpol pendukung tidak dapat diabaikan, walaupun tentunya tidak dalam kadar pengaruh yang sama.

Sedangkan koalisi 02 dalam perjalanan tampak menghadapi dinamika yang berbeda. Ini terkait konstelasi politik yang dihadapi walaupun sebenarnya koalisi 02 terlihat lebih ringkas dari sisi jumlah parpol pendukung. Namun untuk mendapatkan kesolidan internal seperti tidak mudah dan sebaik koalisi 01.

Semisal terlihat publik beberapa kader Partai Demokrat (PD) terkesan berseberangan sebelum hari ‘H’ atau sesudahnya. Demikian pula PAN yang terkesan kadang kurang menyatu terutama setelah hari ‘H’.

Kekurangsolidan koalisi 02 bisa saja nantinya menguntungkan koalisi 01 terlebih khusus figur utama Jokowi-Amin. PD dan PAN berpeluang hengkang dan mengambil posisi tawar kepada Jokowi-Amin.

Kesolidan koalisi 02 sangat tergantung para elite politik terutama Prabowo-Sandi mengatur manajemen konflik. Akan menjadi tantangan besar bagi kelangsungan koalisi 02 yang sebenarnya mempunyai peluang berbicara banyak dalam DPR-RI sebagai penyeimbang kekuatan yang berseberangan.

PAN dan Demokrat cenderung mencoba merapat ke kubu 01. Sejauh ini PKS yang masih setia mendampingi Gerindra nanti menjadi opisisi. Posisi sebagai opisisi memang harus ada, supaya menjadi penyeimbang pemerintahan, meski kekuatannya nanti diragukan jadi penyeimbang di parlemen.

Mari Kita Rajut Lagi Persaudaraan

Politisi muda PDIP Sulut, Rocky Wowor memberi apresiasi atas sikap pasangan 02 yang menerima keputusan MK. Ia masih menunggu ucapan selamat dari pasangan Prabowo-Sandi yang menyatakan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang Pilpres 2019.

Hasil keputusan MK sudah final, menjadi mementum untuk mengakhiri perbedaan yang berlangsung sejak pemilu dihelat. "Saya kutip pernyataan Pak Presiden Jokowi, tidak ada 01 dan 02 lagi, yang ada sekarang persatuan Indonesia," ujar Rocky kepada tribunmanado.co.id, Kamis (28/6/2019).

Jokowi-Ma’ruf sekarang ini bukan hanya milik pemilih 01 saja tapi semua masyarakat Indonesia. "Mari kita fokus bersama-sama membangun Indonesia," ujar Wakil Ketua DPD PDIP Sulut ini.

Kata dia, kondisi saat ini, global sedang dipengaruhi perang dagang (Amerika Serikat-Cina), jadi tidak produktif kalau masyarakat kemudian masih perang perbedaan pendapat hasil pilpres. "Kita hentikan, apalagi perang komentar di media sosial, saling caci, provokasi," ungkap dia.

Ia mengajak semua pihak mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang akan membawa kesejahteraan bagi warga negara. "Mari kita rajut lagi persaundaraan yang sempat merenggang saat pemilu ini," ungkap peraih suara terbanyak di Pileg DPRD Sulut ini.

Pasca penetapan putusan MK, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulut menyerukan kebersamaan usai terkotak-kotak saat pemilu. "FKUB menyerukan untuk semua komponen bangsa termasuk umat beragama di Sulut agar tetap menjaga kebersamaan di tengah perbedaan dan mendoakan terus untuk kehidupan berbangsa dan bertanah air," kata Ketua FKUB Sulut Pdt Lucky Rumopa kepada tribunmanado.co.id, Jumat kemarin.

Ia mengapresiasi saat sidang MK tak ada riak lagi seperti beberapa waktu lalu. Apresiasi atas peran kubu 01 dan 02 serta aparat keamanan. "Usai keputusan MK ini agar kenyamanan dan ketenteraman dianugrahkan Tuhan bagi setiap insan, diharapkan bagi paslon 01 dan 02 untuk tetap menghargai semua perbedaan dan keputusan MK," ungkap Ketua Jemaat GMIM Batusaiki ini.

Kata dia, untuk yang menang untuk lupa diri dan yang kalah tetap menjaga diri dalam bingkai NKRI.

Dilansir dari tribunnews.com, Majelis Hakim MK memutuskan menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan tim kuasa hukum 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Putusan sidang sengketa Pilpres 2019 dibacakan oleh ketua hakim MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar di MK, Kamis (27/6/2019) pukul 21.16 WIB. "Mahkamah menolak seluruh permohonan dari pihak pemohon," ucap Ketua MK, Anwar Usman.

Saatnya Rekonsiliasi

Masyarakat Indonesia telah mendengar putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa Pilpres 2019. Capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai pemenangnya.
Priskila Checilia Walukow berharap, pasca keputusan MK, pihak yang kalah dapat menerima keputusan dengan lapang dada.

"Mari sama-sama kita mendukung sepenuhnya pemerintahan yang baru terpilih ini untuk membuat Indonesia lebih maju lagi," harap wanita yang sementara menyelesaikan studi magister manajemen di Universitas Pelita Harapan ini kepada tribunmanado.co.id, Kamis (28/6/2019).

Lanjut wanita umur 24 tahun asal Kota Bitung ini, kedua belah pihak yang terkait dapat berdamai dan menjalin hubungan baik. "Sehingga tidak ada lagi demo dan hal-hal yang membuat perpecahan di antara Bangsa Indonesia yang kita cintai ini," katanya.

Diungkapkannya, kepada pihak yang menang dapat bekerja sama dengan baik untuk kemajuan negara Indonesia. "Kami berharap dengan adanya rekonsiliasi antara kedua belah pihak, Indonesia makin damai, aman dan sejahtera," tandasnya.

"Selamat buat Pak Jokowi-Amin yang sudah terpilih untuk memimpin Indonesia kita tercinta. Buat Pak Prabowo-Sandi, mari kita sama-sama membuat Indonesia lebih maju bersama Pak Jokowi-Amin," katanya. (juf/dma/ven/kps/ryo)