Pilpres 2019
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019, Ini Penilaian Hakim MK Terkait Dalil Oknum Polisi Bantu Curang
Gede Palguna mengatakan mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa dalil a quo didukung dengan rekaman video tersebut.
lihat foto
TRIBUNMNADO.CO.ID - Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/06/2019)
Hakim MK menangapi setiap dalil gugatan kubu Prabowo-Sandi di sidang sengketa Pilpres 2019. Di antaranya dugaan oknum polisi membantu kecurangan.
"Menimbang bahwa pemohon mendalilkan oknum PPK dan oknum keamanan berbaju polri tanpa ijin masuk ke ruangan yang berisi berkas dan keluar membawa berkas," ujar Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna
Terkait dalil tersebut pemohon memberikan bukti rekaman video.
Hakim kemudian memeriksa bukti rekaman tersebut.
Gede Palguna mengatakan mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa dalil a quo didukung dengan rekaman video tersebut.
"Sebab gambar tersebut tidak dapat diindentifikasi soal kepastian oknum PPK dan polisi yang dicurigai membawa berkas tersebut," ujar Gede Palguna.
Selain itu, kata Gede Palguna, pemohon juga tidak menjelaskan hubungan peristiwa tersebut terhadap perolehan suara masing-masing Paslon.
"Oleh karena itu terhadap dalil pemohon a quo, berpendapat dalil itu tidak didasarkan bukti yang valid, maka dalil pemohoan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum," ujar Gede Palguna.
Selain itu masih banya dalil-dalil kubu Prabowo dimentahkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.
Misalnya, terkait dalil terjadinya kecurangan akibat adanya kepala desa Mojokerto yang berpihak ke salah satu Paslon.
Terkait dalil itu, Hakim MK menganggap tidak lagi bisa ikut campur karena sudah ada putusannya dimana Kades di Mojokerto dianggap bersalah.
Artinya MK beranggapan bahwa hal itu adalah kewenangan lembaga lain.
Sementara terkait dalil dimana Hary Tanoe lolos dari jerat hukum setelah masuk di kubu Paslon 01, juga dimentahkan oleh Hakim MK.
Baca: Ramai Dibicarakan Setelah Sebut Mantan Istri Bau Ikan Asin, Inilah Sederet Fakta Galih Ginanjar
Baca: Aksi PA 212 Protes di MK, Pemerintah Ambil Jalur Hukum, Jubir TKN: Hilang Peluang Karena Sudah Basi
Baca: Perwira Pangkat AKBP Diduga Setubuhi Siswi SMP, KPAI Desak Polda Sulut: Masuk Kejahatan Luar Biasa
Baca: Mendengar Jerry Aurum Terlibat Kasus Narkoba, Begini Respon Denada, Sang Mantan Istri
Baca: Nia Ramadhani Hobby Pesta dan Bosan Miskin, Ini yang Bikin Istri Ardie Bakrie Tertawa Ngakak
Baca: Kuburan Artis Ini Dipasangi Alarm dan CCTV, Ini Sebenarnya Tujuannya
Hakim MK beranggapan bahwa hal itu tidak dilaporkan ke Bawaslu, dan bukti-bukti dari pemohon hanya berupa fotokopian, dan berita-berita media yang tidak bisa dijadikan dasar.
Akhirnya Hakim MK menyebut dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.
Berikutnya terkait dalil dimana terjadi pembukaan kotak suara oleh oknum petugas di tempat parkir Alfamart, dan patut diduga kotak itu sengaja dibuka.
Untuk membuktikan dalil tersebut, pemohon (Kubu Prabowo-Sandi) mengajukan alat bukti video rekaman.
Hakim MK kemudian memeriksa isi video tersebut, dan membenarkan bahwa ada gambar berisi pembukaan kotak yang bertuliskan KPU.
Dan, tampak ada orang yang memindahkan berkas dari jotak satu ke kotak lain.
Namun, Hakim MK tidak mendapat keyakinan perihal waktu dan tempat kejadian, siapa yang tampak memindahkan berkas tersebut? Apakah kotak itu sah? apakah dokumen itu merupakan surat suara hasil pemilu 2019, atau hasil pemilu sebleumnya?
Atau, apakah dokumen itu hasil Pileg tahun 2019.
"Bahwa berdasar fakta tersebut, mahkamah menilai dalil pemohon a quo tidak berdasarkan bukti yang terang, sehingga tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim MK.
Dalil Pemohon
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka persidangan beragenda pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.
Dia menegaskan, pihaknya membuat putusan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan.
"Kami hanya takut kepada Allah SWT, Tuhan YME. Kami telah berijtihad, berusaha sedemikian rupa, untuk mengambil putusan dalam perkara itu."
"Yang tentu saja harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan," kata Anwar Usman saat memimpin sidang, di ruang sidang lantai 2 Gedung MK, Kamis (27/6/2019).
Dia meminta para pihak agar menyimak pengucapan putusan tersebut.
"Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk menyimak pengucapan putusan ini, terutama yang terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tentunya," kata dia.
Dia menegaskan akan mempertanggungjawabkan putusan itu kepada Allah SWT.
"Kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa," ucapnya.
Berdasarkan pantauan, sidang dihadiri semua pihak berperkara, mulai dari pemohon, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno; dan pihak terkait, tim kuasa hukum Jokowi-Maruf Amin.
Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, pihaknya siap membacakan putusan sengketa hasil Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019) siang.
"Kami semua sudah siap dengan sidang putusan hari ini pukul 12.30 WIB. Hakim konstitusi sudah siap bacakan, petugas kami siap. Ruang sidang juga sudah siap," ucap Fajar Laksono.
Soal mekanisme putusan, Fajar Laksono menjelaskan pembacaan putusan akan sama dengan sidang lainnya. Di mana, Ketua MK sebagai ketua majelis bakal membuka sidang.
Lalu, Ketua MK menanyakan siapa saja yang hadir. Dilanjut pembacaan awal putusan, barulah secara bergantian hakim konstitusi bakal membacakan putusan.
"Di akhir, ketua majelis akan membacakan amar putusan, lalu putusan itu diketok. Dengan diketoknya putusan, maka putusan itu otomatis punya kekuatan hukum yang mengikat," tegasnya.
Menyoal pembacaan putusan, Fajar menuturkan itu juga bagian dari kesiapan hakim bahwa memang putusan sudah siap dan tinggal dibacakan.
"Ini murni aspek kesiapan hakim, tidak ada agenda lain atau dorongan dari unsur luar, karena memang majelis juga sudah siap bacakan putusan hari ini," jelasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan jadwal pembacaan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, digelar pada Kamis (27/6/2019) mendatang.
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengonfirmasi waktu pembacaan putusan tersebut.
"Itu bukan dimajuin, memang paling lambat tanggal 28," kata Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Senin (24/6/2019).
"Karena majelis hakim merasa sudah siap dengan putusan dan bersidang tanggal 27, ya diputuskan, sidang putusan besok," sambungnya.
Keputusan jadwal pembacaan putusan akan dibacakan pada Kamis 27 Juni 2019 itu, diputuskan di rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Sembilan hakim konstitusi mengikuti RPH tersebut.
Menurut dia, majelis hakim konstitusi menyatakan telah siap membacakan putusan pada Kamis 27 Juni.
"Pertimbangannya ya karena majelis hakim merasa sudah siap untuk dibacakan putusan tanggal 27," ujarnya.
Setelah memutuskan waktu pembacaan putusan, pihaknya akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pemohon, yaitu tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Juga, pihak termohon, yaitu tim kuasa hukum KPU, dan pihak terkait, yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Maruf Amin.
"Hari ini pemberitahuan kepada pemohon termohon dan pihak terkait sudah dikirim," jelasnya.
Dia menambahkan, hakim konstitusi masih akan melanjutkan RPH sampai tanggal 26 Juni.
"RPH masih berlanjut. Cuma yang hari ini sudah selesai, RPH masih lanjut sampai tanggal 26," terangnya.
Berdasarkan pemantauan, MK sudah mencantumkan jadwal pembacaan putusan perkara PHPU Presiden-Wakil Presiden di laman MK.
Rencananya, sidang akan digelar mulai pukul 12.30 WIB pada Kamis 27 Juni 2019.
Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan jadwal sidang dan tahapan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.
Satu di antaranya adalah jadwal penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden alias Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK, Jumat (24/5/2019) pukul 22.44 WIB.
Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 setelah kalah dari pasangan Jokowi-Maruf Amin.
Menurut hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah perolehan suara Jokowi-Maruf Amin mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara.
Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara.
Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga yang diketuai Bambang Widjojanto, mendaftarkan gugatannya ke MK kurang dari 1,5 jam sebelum pendaftaran ditutup pada pukul 24.00 WIB.
"Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan permohonan sengketa perselisihan hasil Pilpres dan malam ini kami akan serahkan secara resmi permohonan itu," ujar Bambang Widjojanto ketika itu.
Bambang Widjojanto mengatakan tim kuasa hukum akan segera melengkapi daftar alat bukti yang berjumlah 51 itu.
"(Daftarnya) baru 51 (alat bukti). Insyaallah pada waktu yang tepat kami akan lengkapi bukti yang diperlukan," ujarnya.
Namun, Bambang Widjojanto enggan merinci apa saja bukti-bukti tersebut.
Sebab, itu merupakan bagian dari materi persidangan.
Bambang Widjojanto berjanji akan menyampaikan rinciannya dalam sidang nanti.
Akan tetapi, Bambang Widjojanto menjelaskan secara umum jenis-jenis buktinya.
"Saya tidak bisa menjelaskan hari ini. Tetapi ada kombinasi antara dokumen dan saksi. Ada saksi fakta dan saksi ahli," jelasnya.
Berikut ini jadwal sidang PHPU Pilpres 2019:
21-24 Mei 2019
Jadwal pengajuan permohonan gugatan hasil pilpres sudah mulai berlangsung dan sudah lewat.
11 Juni 2019
Registrasi terhadap permohonan peserta pilpres yang mengajukan sengketa.
14 Juni 2019
MK menggelar sidang perdana. MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).
17 Juni 2019
MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa.
24 Juni 2019
Sidang terakhir.
25-27 Juni 2019
MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim.
28 Juni 2019
MK membacakan putusan sengketa pilpres. (cc)
