Aksi PA 212 Protes di MK, Pemerintah Ambil Jalur Hukum, Jubir TKN: Hilang Peluang Karena Sudah Basi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pihak kubu 01 angkat bicara soal aksi PA 212 jelang pembacaan hasil sidang Sengketa Pilpres di MK.

Irma Suryani Chaniago mengatakan rencana 'Halalbihalal' Persaudaran Alumni 212 (PA 212) dalam mengawal putusan MK dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 tidak akan memiliki daya tarik bagi masyarakat.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menilai, aksi tersebut lebih mirip pemaksaan kehendak secara terstruktur, masif, dan sistematis (TMS).

"Hemat saya aksi ini sudah lewat momentum dan tidak memiliki magnet lagi bagi masyarakat yang sudah makin paham dan makin cerdas melihat fakta," jelas Irma Suryani Chaniago saat dihubungi, Rabu (26/6/2019).

Irma juga mengkritik soal strategi yang digunakan massa aksi 'PA 212' dalam menggiring opini masyarakat dengan membungkus nuansa keagamaan.

Namun, Irma menyebut, masyarakat sudah mengetahui niat dibalik aksi tersebut.

Ia lalu mencontohkan bagaimana demonstrasi yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu.

"Momentum seperti saat pilkada DKI sudah lewat, rakyat sadar, apa lagi masyarakat Jakarta yang sudah bisa membedakan bagaiman kondisi kemarin dan saat ini," ungkap Irma.

"Metode membenturkan rakyat dengan pemerintah melalui SARA seperti pilkada DKI sudah basi, selain aparat sudah tidal bisa lagi dikelabui, rakyat juga sudah tau motif oknum-oknum tersebut," tambahnya.

Diketahui, Persatuan Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi halalbihalal depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Monas, Jakarta Pusat pada 25-27 Juni 2019.

Aksi itu dilakukan jelang sidang putusan sengketa Pilpres yang jatuh pada Kamis, (27/6/2019).

Baca: KKB Papua Rekrut Remaja 15 Tahun jadi Tentara, Lawan Militer Indonesia

Baca: Surat Terakhir Mantri Patra Meninggal saat Tugas di Pedalaman Papua: Baju Putih Kering Berkeringat

Baca: Heboh, Bunga Megapuspa Mekar di Puncak Gunung Jayawijaya Papua, Ini Fakta Sebenarnya

Prediksi Moeldoko

Pemerintah sudah mengetahui kelompok-kelompok mana yang tidak menginginkan adanya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.

Kelompok-kelompok ini bakal turun ke jalan, melakukan aksi.

Lantas apakah saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 besok di MK bakal panas ?