Pilpres 2019

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Gara-gara Berkas Tak Memenuhi Syarat

Ada 3 kontainer besar berwarna oranye dan ada dua kontainer kecil yang dipampangkan MK di tengah ruang sidang.

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Gara-gara Berkas Tak Memenuhi Syarat
Youtube Kompas Tv
Sidang Mahkamah Konstitusi sengketa Pilpres 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tim kuasa hukum paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno mendapat teguran majelis Mahkamah Konstitusi (MK) terkait barang bukti

Menurut hakim masih banyak alat bukti yang belum diverifikasi oleh kuasa hukum

Hakim MK menjajarkan 5 kontainer yang berisi barang bukti dari paslon 02 Prabowo-Sandiaga Uno di awal  sidang yang digelar pada Rabu (19/6/2019)

Ketika dicek ternyata berkas-berkas belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ada 3 kontainer besar berwarna oranye dan ada dua kontainer kecil yang dipampangkan MK di tengah ruang sidang.

Seorang hakim MK menyebut karena berkas-berkas yang belum memenuhi standar.

Mahkamah Konstitusi hingga kini belum dapat memverifikasi berkas secara profer seperti yang dijanjikan pada sidang sebelumnya.

“Jadi hingga pukul 12.00 WIB kami beri waktu untuk lakukan data yang profer seperti ini,” tegur Hakim MA Saldi Isra di ruang sidang.

Teguran ini bukan hanya ditujukan pada pihak kuasa hukum 02, tetapi juga ditujukan pada pihak termohon KPU dan pihak terkait Paslon 01.

Baca: Jadwal Sidang Sengketa Pilpres Yang Ketiga di MK

Baca: Luhut pun Minta BW Hormati Seniornya, Ingatkan Jangan Mendramatisasi, Minta Hakim MK Begini

Baca: Minta MK Sahkan Presiden Terpilih Jokowi: Ini Dalil KPU yang Sulit Dibantah Kubu Prabowo

 

Baca: Liburan Sama Ahok, Perut Buncit Puput Nastiti Devi Jadi Sorotan, Netizen: Hukum Tabur Tuai Berlaku

Baca: Liburan Bripda Puput Bareng Ahok ke Luar Negeri, Belanja, Perut, Hingga Komentar Spekulasi Netizen

Baca: Pria Ini Keluarkan Uang Ratusan Juta hanya untuk Tanah Selebar 30 Cm

Baca: Berhubungan Intim 8 Kali Sehari, Bahayakah Aktifitas Seksual Barbie Kumalasari? Ini Kata dr Boyke

Baca: Berikut Tanda-tanda Fisik Bila Anda Alami Kolesterol Tinggi, Segera Secepatnya Lakukan 6 Kiat Ini

Baca: Apakah Sekadar Ciuman Juga Bisa Menularkan Penyakit Seksual? Baca Selengkapnya 6 Hal Penularannya

“Pemohon pasal 8 ayat 4 setiap alat bukti harus diberikan label untuk daftar alat bukti,” jelasnya.

Kuasa hukum 02 Bambang Widjojanto pun meminta maaf atas kesalahan tersebut.

Ia menjelaskan bukti-bukti tersebut akan segera diperbaiki sesuai waktu yang ditentukan oleh hakim konstitusi.

Namun, jika alat-alat bukti tersebut belum selesai sesuai dengan yang dimau hakim konstitusi maka alat bukti tersebut akan kembali ditarik.

“Kami mohon maaf bukti-bukti ini akan kami tarik dulu dan kami susun dan jika tidak dapat terpenuhi bukti ini tidak akan kami ajukan,” ungkap Bambang seperti ditayangkan Kompas Tv.

Saldi pun mengungkapkan jika 5 kontainer tersebut hanya contoh saja dari MK terkait alat bukti yang belum memenuhi prosedur administrasi yang berlaku.

“Ini sampling saja, jadi bukan hanya ini,” kata Sadli.

Bambang pun mengungkapkan jika tim nya masih memiliki berkas-berkas lain yang akan dikirim ke MK.

Ia memastikan berkas-berkas kali ini akan memenuhi standar MK.

“Dan kami sudah menyiapkan bukti-bukti lain yang sudah tersusun dan nanti bisa di cek u mekanisme klarifikasi dan bisa disahkan sesuai hukum acara,” kata Bambang.

Sidanng ke 3 sengketa Pilpres tengah berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Agenda sidang MK kali ini ialah Keterangan Saki tim Prabowo Sandi.

MAJELIS HAKIM MK TERIMA ANCAMAN

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo menyebut terdapat anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendapat ancaman terkait perkara sengketa Pilpres 2019.

Meski tak menyebut sosok hakim dan bentuk ancaman yang diterima, Hasto memastikan ancaman tersebut disampaikan lewat layanan pesan Whatsapp dan sejenisnya.

"Masih belum tahu, tapi ancaman lewat WA atau apa itu. Intinya ancaman" kata Hasto di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (14/6/2019).

Rencananya, pekan depan pihaknya akan menyambangi MK guna berkoordinasi tentang perlindungan bagi pihak yang mendapat ancaman karena terlibat dalam perkara sengketa Pilpres 2019.

Koordinasi dilakukan karena LPSK pada dasarnya berkutat di ranah hukum pidana, bukan hukum ketatanegaraan seperti kasus sengketa Pilpres yang bergulir sekarang.

"Itu tadi saya katakan, ancaman kepada hakim dan sebagainya. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk minggu depan kami akan bertemu dengan pimpinan MK untuk membicarakan persoalan semacam ini," ujarnya.

Menurutnya, upaya koordinasi yang dilakukan LPSK dengan MK dalam kasus sengketa Pilpres 2019 merupakan terobosan karena kewenangan LPSK sudah diatur UU.

Dia menyebut ada dua mekanisme yang harus dilalui agar pihaknya dapat memberikan perlindungan sesuai jenis ancaman yang diterima.

"Pertama MK menetapkan bahwa saksi tertentu dilindungi MK. Kemudian MK bekerja sama dengan LPSK memberikan perlindungan," tuturnya.

Kedua, MK memerintahkan LPSK agar memberikan perlindungan kepada para saksi tertentu yang dikhawatirkan mendapat ancaman.

"Harus ada yang ditempuh lebih dulu. Mekanisme agar LPSK mempunyai entri poin agar LPSK memberikan perlindungan," lanjut Hasto. (abs)

KLIK TAUTAN AWAL WARTAKOTA

Editor: Aldi Ponge
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved