Pemilu 2019

Tidak Ada Landasan Hukum dalam UU, Fahri Hamzah: Situng Tidak Wajib Dilakukan

Tak melanggar Undang-undang, Fahri Hamzah Minta Situng diaudit atau tak wajib dilakukan.

Tidak Ada Landasan Hukum dalam UU, Fahri Hamzah: Situng Tidak Wajib Dilakukan
Sriwijaya Post
Fahri Hamzah 

TRIBUNMANADO.CO.ID – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan adanya Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Fahri Hamzah menyoroti tidak adanya landasan hukum yang mengatur soal Situng di dalam Undang-undang.

Oleh sebab itu, Fahri Hamzah berpendapat, Situng tidak wajib dilakukan.

Karena, lanjutnya, pada akhirnya pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengacu pada penghitungan manual berjenjang.

"Jadi saya dengar ya, Situng itu ternyata enggak ada dalam Undang-Undang lho. Situng itu tidak wajib karena basic daripada perhitungannya nanti adalah manual," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (6/5/2019).

"Kalau basisnya manual, sementara Situng-nya bikin kacau, ngapain enggak ditutup aja. Iya kan?" kata Fahri Hamzah.

Baca: TERBARU pemilu2019.kpu.go.id Real Count KPU Pilpres 2019, 06/05 Pkl.12.00 WIB, Data Masuk 68.13%

Fahri Hamzah kemudian menyarankan sebaiknya Situng diaudit secara menyeluruh.

Menurut Fahri Hamzah, audit harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk soal metode yang digunakan. Hal ini untuk menjawab keraguan yang dilontarkan oleh pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Ya memang nanti harus ada usulan audit secara menyeluruh. Makanya, menurut saya, audit ini gunanya itu lebih kompleks, lebih komplet dari sekadar audit keuangan, tapi soal prosedur, metode," ujar Fahri Hamzah.

"Itu semua harus dijawab, jangan ada pertanyaan masyarakat yang enggak terjawab," tutur dia.

Halaman
12
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved