Pemilu 2019

Tidak Ada Landasan Hukum dalam UU, Fahri Hamzah: Situng Tidak Wajib Dilakukan

Tak melanggar Undang-undang, Fahri Hamzah Minta Situng diaudit atau tak wajib dilakukan.

Tidak Ada Landasan Hukum dalam UU, Fahri Hamzah: Situng Tidak Wajib Dilakukan
Sriwijaya Post
Fahri Hamzah 

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meminta Situng milik KPU diaudit. Sebab,

Sandiaga Uno mendapat laporan banyak kesalahan input suara di situng yang bisa diakses publik di website resmi KPU itu.

"Aktivis-aktivis sudah menemukan begitu banyak permasalahan terkait data entry di situng. Oleh karena itu perlu sistem ini diaudit agar tuduhan bahwa ini berpola dan hanya menguntungkan paslon tertentu itu bisa dihindarkan," kata Sandiaga Uno di Bandung, seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (6/5/2019).

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah melaporkan permasalahan di situng KPU ini ke Badan Pengawas Pemilu.

BPN meminta Bawaslu menginstruksikan KPU untuk menghentikan Situng dan menunggu publikasi lewat penghitungan manual berjenjang yang saat ini sedang berjalan.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, Situng hanya alat bantu yang dipilih oleh KPU untuk memberikan informasi yang cepat terkait penghitungan suara kepada masyarakat.

Jika ditemukan kesalahan entry data, hal itu bukan berarti curang, melainkan human error.

KPU justru meminta publik untuk ikut aktif mengawasi Situng, supaya entry data dipastikan benar.

Baca: Politisi PKS: Yth Pak Presiden, Anggaran Darurat & Petugas Medis untuk KPPS yang Masih Bertugas

Baca: Update Pemindahan Ibu Kota, 3 Kepala Daerah Provinsi Kandidat Ibu Kota RI Rapat Bersama Bappenas

Tautan: http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/06/sebut-tak-ada-di-dalam-undang-undang-fahri-hamzah-setuju-situng-diaudit?page=all.

Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved